Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Pelayanan Perizinan

Rosalinda, Nadya (2021) Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Pelayanan Perizinan. S1 thesis, ilmu hukum.

[img] Text
Skripsi Full Teks.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
Cover Skripsi.pdf

Download (35kB)
[img] Text
Halaman Persetujuan, Pengesahan Skripsi.pdf

Download (779kB)
[img] Text
Abstrak Skripsi.pdf

Download (26kB)
[img] Text
Bab I Skripsi.pdf

Download (527kB)
[img] Text
Bab IV Skripsi.pdf

Download (156kB)
[img] Text
Daftar Pustaka Skripsi.pdf

Download (370kB)

Abstract

Abstrak Kecamatan memiliki fungsi salah satunya adalah fungsi pelayanan. Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan melalui sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan PATEN melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 79 tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Urusan atau kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat tersebut adalah kewenangan perizinan dan kewenangan non perizinan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terhadap pelayanan perizinan serta aturan mengenai izin usaha mikro di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini berbentuk Yuridis Empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder serta melakukan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam implementasi PATEN terhadap pelayanan perizinan di Kecamatan Betara sudah sesuai dengan persyaratan PATEN yang telah diterapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Persyaratan tersebut meliputi persyaratan substantif, persyaratan administratif, dan persyaratan teknis. Namun, di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Camat masih menerbitkan izin usaha yang mana sekarang untuk Perizinan Berusaha sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui sistem OSS dan dengan Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: ROSALINDA
Date Deposited: 27 Apr 2022 02:44
Last Modified: 27 Apr 2022 02:44
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28464

Actions (login required)

View Item View Item