KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERTANAHAN

Alfiqrie, MHD Sazrul (2021) KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERTANAHAN. S2 thesis, Fakultas Hukum.

	Text Cover.pdf Download (57kB)
	Text halaman persetujan,halaman pengesahan.pdf Download (427kB)
	Text Abstrak.pdf Download (15kB)
	Text BAB V atau BAB kesimpulan.pdf Download (32kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (162kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa pertanahan; 2) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap penyelesaian sengketa pembatalan sertipikat hak milik atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa pertanahan bahwa pembatalan sertipikat ini adalah berkenaan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa pertanahan, menetapkan kewenangan pembatalan sertipikat tanah dan hak atas tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tanpa putusan pengadilan; 2) konstruksi hukum yang ideal terkait kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa pertanahan bahwa Pasal 4 jo Pasal 24 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Sengketa pertanahan jo Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa pertanahan, terutama menyangkut kewenangan Kementerian ATR/BPN membatalkan hak atas tanah dan sertipikat tanpa putusan pengadilan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kata Kunci: Kewenangan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Penyelesaian Sengketa pertanahan. THE AUTHORITY OF REGENCY/CITY LAND OFFICES IN SETTLEMENT OF LAND CASES ACCORDING TO LAND LAWS AND REGULATIONS ABSTRACT This study aims: 1) to identify and analyze the regulation of the authority of the Regency/City Land Office in the settlement of land cases; 2) to find out and analyze the legal implications of the legal products of the Regency/City Land Office in the settlement of land cases. The research method used is a normative juridical research method and the approach used is a statutory approach, a conceptual approach. The analysis of the legal materials used in this research is carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations as well as assessing the relevant legal materials. The results of the study show thak atas tanah 1) the regulation of the authority of the Regency/City Land Office in resolving land cases thak atas tanah the cancellation of this certificate is related to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases, stipulating the authority to cancel land certificates and land rights by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, without a court decision; 2) the ideal legal construction related to the authority of the Regency/City Land Office in resolving land cases thak atas tanah Article 4 in conjunction with Article 24 of the Regulation of the Head of BPN RI Number 3 of 2011 concerning Management of the Study and Handling of Land Cases in conjunction with the Regulation of the Minister of ATR/BPN RI Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases, especially concerning the authority of the Ministry of ATR/BPN to cancel land rights and certificates without a court decision, is contrary to the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997. Keywords: Authority, Regency/City Land Office, Land Case Settlement.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	ALFIQRIE
Date Deposited:	14 Dec 2021 02:17
Last Modified:	14 Dec 2021 02:17
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28540

Actions (login required)

View Item