UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM PENANGGULANGAN ILLEGALLOGGING DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

HIDAYATULLAH, MUHAMMAD (2021) UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM PENANGGULANGAN ILLEGALLOGGING DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. S1 thesis, ilmu hukum.

	Text skripsi full.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text cover.pdf Download (57kB)
	Text pengesahan (1).pdf Download (147kB)
	Text BAB I.pdf Download (166kB)
	Text BAB IV.pdf Download (32kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (115kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya polisi kehutanan dalam penanggulangan Illegal Logging Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Kendala Yang Dihadapi polisi kehutanan dalam pelaksanaan upaya penanggulangan Illegal Logging Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya polisi kehutanan dalam penanggulangan Illegal Logging di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ? dan apa kendala yang dihadapi polisi kehutanan dalam pelaksanaan upaya penanggulangan Illegal Logging di Kabupaten Tanjung Jabung Timur? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris,yaitu penelitian yang di lakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Hasil penelitian adalah Penanggulangan illegal logging tetap harus diupayakan hingga kegiatan illegal logging berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan. Penanggulangan illegal logging di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan upaya monitoring (deteksi). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya penanggulangan illegal logging Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diantaranya adalah tidak terjangkaunya pengawasan karena luasnya wilayah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kekurangan personil, faktor masyarakat, kurangnnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum kurangnya koordinasi antara penegak hukum, proses lelang yang memerlukan waktu lama, penetapan luas kawasan hutan, serta kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki aparat penegak hukum.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	MUHAMMAD HIDAYATULLAH
Date Deposited:	13 Dec 2021 06:59
Last Modified:	13 Dec 2021 06:59
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28584

Actions (login required)

View Item