Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Rangka Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum

Fivetien, Nira Sri (2021) Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Rangka Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text COVER.pdf Download (64kB)
	Text HALAMA PERSETUJUAN, HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (375kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (36kB)
	Text BAB V.pdf Download (33kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (104kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkritisi pendirian Perseroan Terbatas setelah Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan manfaat dan kepastian hukum dan pertanggungjawaban pendiri Perseroan Terbatas yang hanya didirikan satu orang setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Undang-Undang Cipta kerja memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, salah satunya kemudahan yang diberikan yaitu kemudahan perizinan bagi pelaku usaha. Bagi pemerintah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan manfaat yang besar. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum salah satu caranya yaitu dengan membuka lapangan kerja. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja mendorong pelaku usaha usaha lebih berkembang sehingga bias membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Sehingga tugas Pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah lebih mudah dalam memberikan perizinan, yang sebelumnya prosedur yang berbelit-belit dalam perizinan, namun di sisi lain Akta Pendirian Perseroan terbatas akan mempunyai status hukum yang diakui oleh negara jika dibuat dengan menggunakan akta notaris sebagai yang diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga akta Perseroan Terbatas menjadi Akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik, sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap dan memberikan kepastian hukum. Pendiri atau pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki berdasarkan Pasal 153 J Ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja. Namun pemegang saham (pendiri) menjadi bertanggung jawab hingga harta pribadinya, jika (Pasal 153J Ayat (2) UU Cipta Kerja), persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, atau pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. Kata Kunci: Pendirian, Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja ABSTRACK The purpose of this study is to identify and criticize the establishment of a Limited Liability Company after the Job Creation Act can provide benefits and legal certainty and liability for the founder of a Limited Liability Company which was only established by one person after the enactment of the Job Creation Act. This study uses a normative juridical method. The approach used is the legal approach, conceptual approach and historical approach. The results of this research are that the Ciptaker Law provides convenience for business actors, one of which is the ease of licensing for business actors. For the government, the existence of UUCiptaker provides great benefits. One way to improve the welfare of the general public is by opening up employment opportunities. With the UUCiptaker, it encourages business actors to develop more so that they can open up job opportunities for the community. So the task of the Government is to create jobs and reduce poverty. It is easier for the government to grant permits, which previously involved complicated procedures in licensing, but on the other hand the Deed of Establishment of a limited liability company will have a legal status that is recognized by the state if it is made using a notary deed as regulated in law number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies. So that the Limited Liability Company deed becomes a Notary Deed can act as an authentic deed, in accordance with Article 1868 of the Civil Code so that it has permanent legal force and provides legal certainty. The founders or shareholders of the Company for Micro and Small Enterprises are not personally responsible for the engagements made on behalf of the Company and are not responsible for the Company's losses in excess of the shares owned under Article 153 J Paragraph (1) of the Job Creation Law. However, the shareholders (founders) become responsible for their personal assets, if (Article 153J Paragraph (2) of the Job Creation Law), the requirements of the Company as a legal entity have not been or are not met, the shareholders in bad faith take advantage of the Company for their personal interests, the shareholders are involved in an unlawful act committed by the Company, or the shareholders unlawfully use the Company's assets, resulting in the Company's assets being insufficient to pay off the Company's debts. Keywords: Establishment, Limited Liability Company, Job Creation Act

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	FIVETIEN
Date Deposited:	15 Dec 2021 07:54
Last Modified:	15 Dec 2021 07:54
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28663

Actions (login required)

View Item