PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA JUJUN KECAMATAN KELILING DANAU KABUPATEN KERINCI

sujatmiko. k, satyo (2021) PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA JUJUN KECAMATAN KELILING DANAU KABUPATEN KERINCI. S1 thesis, Ilmu Hukum.

[img] Text
SKRIPSI FULL TEXT.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
COVER.pdf

Download (34kB)
[img] Text
LEMBARAN PENGESAHAN.pdf

Download (578kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (7kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (480kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (192kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (314kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan yaitu 1) Untuk mengetahui pengawasan Dana Desa bidang pembangunan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jujun kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, 2) Untuk mengetahui faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dana Desa bidang pembangunan di Desa Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan implementasi pengawasan Dana Desa di Desa Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. dan adapun tata cara pengumpulan sampel menggunakan purposive sample. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Masih terdapat kelemahan dalam pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh BPD Jujun dilihat dari masih kurangnya pemahaman beberapa anggota BPD terhadap fungsinya, bentuk pengawasan tersebut dimulai dari mengawasi perencanaan pembangunan desa serta mengawasi pelaksanaannya, 2) faktor yang menghambat BPD, masyarakat dan BPD kurang memahami fungsinya berdasarkan peraturan perundangan (UU 6 tahun 2014 dan permendagri 110 tahun 2016), tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terkait mengenai fungsi BPD dan Perlunya kantor yang terpisah dengan Pemerintahan Desa dan perlengkapan elektronik seperti laptop khusus BPD. Kata kunci : pengawasan, BPD, Dana Desa.

Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: SUJATMIKO.K
Date Deposited: 15 Dec 2021 01:56
Last Modified: 15 Dec 2021 01:56
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28718

Actions (login required)

View Item View Item