PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL DALAM PERSFEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Wandi, Wandi (2021) PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL DALAM PERSFEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. S3 thesis, Doktor Ilmu Hukum.

	Text Cover Disertasi.pdf Download (159kB)
	Text halaman persetujuan, halaman pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (153kB)
	Text BAB VI.pdf Download (160kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (594kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana pengaturan pengawasan ketenagakerjaan dalam persfektif hukum ketenagakerjaan pada sektor informal, apakah hukum nasional tentang pengawasan ketenagakerjaan sudah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja sektor informal dan bagimanakah pengaturan pengawasan ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal sebagai hukum masa akan datang yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?. Penelitian ini mengunakan metode normatif dengan langkah-langkah deskriftif, sistematis dan eksplansi terhadap isu hukum positif secara mendalam dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan hukum serta analisis singkronisasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan aturan-aturan hukum yang berlaku tersebut tidak secara tegas mengatur mengenai pengaturan dan perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal karena tidak terdapat pengaturan khusus terkait pengertian dan subtansi pekerja sektor informal sehingga menjadi multitafsir dalam pelaksanaannya. Pengaturan yang ada belum menyentuh perlindungan hukum bagi pekerja disektor informal, maka perlu delakukan pembaharuan hukum dibidang ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dengan mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum, dengan cara menerbitkan regulasi yang mewajibkan semua pekerja dan pemberi kerja sebelum melaksanakan pekerjaan wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis, dan perjanjian tersebut wajib di daftarkan hal mana ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja sektor informal, disamping itu guna memberikan kemanfaatan hukum oleh karena jumlah pegawai pengawas yang terbatas maka kedepan perlu dibuat regulasi terkait dengan e-lapor pekerja formal yang terintegrasi dengan serikat pekerja formal dan layanan e-pengaduan ketenagakerjaan yang dapat memberikan akses bagi pekerja baik pada lapangan sektor formal maupun informal, serta guna memberikan rasa keadilan bagi pekerja sektor informal dalam pemenuhan hak-hak pekerja sektor informal perlu disusun regulasi yang berkaitan pengaturan penerapan asas proporsionalitas, yaitu suatu kegiatan untuk mengawasi dan menegakkan hukum ketenagakerjaan yang perwujudannya disesuaikan dengan tingkatan kemampuan dari subjek hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Artinya proporsionalitas pada beban pikul dalam mewujudkan hak dan kewajiban sesuai dengan batas kemampuan masing-masing subjek hukum (tidak setara), di sampin itu pemerintah juga perlu untuk mengatur terbentuknya serikat-serikat pekerja berdasarkan jenis pekerjaannya, serta menerbitkan aturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah terkait dengan standar upah minimum bagi pekerja sektor informal sesuai dengan jenis-jenis pekerjannya masing-masing. Kata Kunci: Pengawasan, Ketenagakerjaan, Perlindunagn Hukum, Pekerja, Sektor Informal

Type:	Thesis (S3)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > S3 Ilmu Hukum
Depositing User:	Wandi
Date Deposited:	26 Apr 2022 03:29
Last Modified:	26 Apr 2022 03:29
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28790

Actions (login required)

View Item