ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Natasha, Fira (2021) ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. S1 thesis, Hukum.

	Text SKRIPSI FULL TEKS.pdf Restricted to Repository staff only Download (884kB)
	Text COVER.pdf Download (122kB)
	Text PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (10kB)
	Text BAB I.pdf Download (56kB)
	Text BAB KESIMPULAN.pdf Download (12kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (16kB)

Abstract

Kehadiran Mahkamah Konstitusi salah satunya merupakan tuntutan ketatanegaraan, perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang penting, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara detail pelaksanaan kewenangan tersebut. Untuk itu perlu dilaksanakan penelitian mengenai analisis terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk pengaturan dan dinamika penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaturan secara jelas pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dan dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara tidak relevan atau masih tidak sesuai dengan dinamika sengketa kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan ini. Saran, diharapkan kedepan adanya batasan yang lebih jelas dan menggunakan penafsiran yang lebih luas bagi Mahkamah Konstitusi sehingga mencakup semua lembaga negara yang kewenangannya diatur dan tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	NATASHA
Date Deposited:	17 Dec 2021 02:36
Last Modified:	17 Dec 2021 02:36
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28853

Actions (login required)

View Item