PENEGAKAN HUKUM PIDANA ILLEGAL LOGGING OLEH SATUAN POLISI KEHUTANAN REAKSI CEPAT (SPORC) BRIGADE HARIMAU JAMBI

wiyantama, nurul ramadhani (2021) PENEGAKAN HUKUM PIDANA ILLEGAL LOGGING OLEH SATUAN POLISI KEHUTANAN REAKSI CEPAT (SPORC) BRIGADE HARIMAU JAMBI. S1 thesis, universitas jambi.

	Text Skripsi Nurul Ramadhani Wiyantama (B10017042).pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text cover .pdf Download (173kB)
	Text pengesahan dan persetujuan.pdf Download (195kB)
	Text abstrak.pdf Download (152kB)
	Text BAB I.pdf Download (558kB)
	Text BAB IV atau kesimpulan.pdf Download (12kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (278kB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah: 1)Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging di Jambi. 2)Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Jambi. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1)Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Jambi? 2)Apa Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Jambi? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan suatu penelitian yang berbasis pada peraturan perundang-undangan, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode tersebut maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ditemukannya beberapa kekurangan dalam pengaturan tentang penegakan hukum pidana illegal logging oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana mengatur tentang penebangan, pengangkutan, dan penyalahgunaan dokumen. Hasil penelitian menunjukan 1)Dalam hal pengaturan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) telah melakukan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 2)Dalam pelaksanaan penegakan hukum pihak Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) juga telah melakukan tugasnya sesuai dengan 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Saran yang disampaikan: 1)Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum pidana illegal logging yang dilakukan oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) agar lebih ditingkatkan lagi kinerjanya, agar dapat mengurangi tindak pidana yang terjadi dalam kawasan hutan. 2)Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dapat lebih memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dengan cara mengikuti diklat dan lebih meningkatkan lagi kinerjanya supaya kasus pidana illegal logging dapat berangsur menurun. 3)Serta diharapkan kepada aparat penegak hukum Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) lebih banyak memberikan masukan berupa sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana kehutanan. Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Illegal Logging, SPORC.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Wiyantama
Date Deposited:	17 Dec 2021 01:33
Last Modified:	17 Dec 2021 01:33
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28865

Actions (login required)

View Item