PIDANA DENDA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARAUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Utomo, Rezky (2021) PIDANA DENDA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARAUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK.pdf Download (188kB)
	Text BAB I.pdf Download (641kB)
	Text Full tesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (991kB)
	Text BAB V.pdf Download (188kB)
	Text Cover.pdf Download (10kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (195kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Maksudnya, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatas namakan terpidana. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Pengaturan pidana denda di Indonesia Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Untuk menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Mengenai Pengaturan Pidana Denda Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan (approach) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach). Konsep pidana denda memang jauh lebih besar dari pada pemidanaan yang di jatuhkan (tidak sebanding) hal tersebut tentunya mendorong seorang pelaku tindak pidana seperti kasus korupsi justru lebih memilih di pidana penjara dari pada harus menganti Alternatif dengan bentuk pidana denda. Selanjutnya mengenai pidana denda di dalam KUHP yang dinilai sudah sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini maka pidana denda harus mempunyai fungsi dan peran yang optimal. Dalam sistem hukum pidana Indonesia belum dirumuskan secara formal di dalam undang-undang sebagaimana rancangan KUHP 2019 yang disusun oleh Tim RUU Hukum Pidana Buku I mengenai Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 5 s/d 9,Pasal 78 s/d Pasal 84. Paragraf 5 Pidana Denda. Untuk itu tolok ukur yang dipakai untuk menilai relevansi pidana denda lebih bersifat teoritis, dalam batasannya yang bersifat prediktif, ketika pidana denda dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP baru Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum Indonesia, maka pidana denda seharusnya dapat memenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan dan relevan ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Saran yang dikemukakan bahwa Agar tercapainya tujuan pemidanaan maka pidana denda benar-benar difungsikan sebagai pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 jo Pasal 30 KUHP, bukan hanya sebagai pidana alternatif saja. Dalam RUU KUHP jelas bahwa pidana denda itu dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana pokok lainnya Kata Kunci : Pidana Denda, Perspektif, Pembaharuan, Hukum Pidana, Indonesia Criminal Fines in the Perspective of Indonesian Criminal Law Reform ABSTRACT Fines are the only crimes that can be borne by people other than the convicted person. That is, even though a fine is imposed on a convicted person personally, there is no prohibition at all if the fine is voluntarily paid by another person or another party on behalf of the convicted person. The purpose of this study is to analyze the regulation of fines in Indonesia in the Criminal Code (KUHP), to analyze the future criminal law policies regarding the regulation of fines in the Indonesian Criminal Law System. In this study, the type of research used is normative juridical. The approach used in this study is in accordance with the formulation of the problem as an object of research to be discussed and answered, so the approach used is a conceptual approach, a statutory approach (statue approach). The concept of a fine is indeed much larger than the punishment imposed (not comparable). This certainly encourages a criminal offender such as a corruption case to prefer to be imprisoned instead of having to replace alternatives with a criminal fine. Furthermore, regarding fines in the Criminal Code which are considered to be very inappropriate with current needs, fines must have an optimal function and role. In the Indonesian criminal law system it has not been formally formulated in the law as in the draft of the 2019 Criminal Code drafted by the Criminal Law Bill Book I regarding the Provisions of Part Two Paragraphs 5 to 9, 78 to Article 84. Paragraph 5 Criminal Fines. For this reason, the benchmarks used to assess the relevance of criminal fines are more theoretical, in terms of predictive nature, when the criminal fines are linked to the objectives of the punishment formulated in the Draft of the new Indonesian Criminal Code as a form of reform of Indonesian law, the criminal fines should be able to fulfill the main aspects of the objective. punishment and relevant are determined as one of the types of criminal (main) in the reform of Indonesian criminal law. The suggestion put forward is that in order to achieve the goal of punishment, the fine is actually functioned as the main punishment as regulated in Article 10 jo Article 30 of the Criminal Code, not only as an alternative punishment. In the Draft Criminal Code, it is clear that these fines can be imposed cumulatively with other principal crimes Keywords: Penalty Fines, Perspective, Renewal, Criminal Law, Indonesia

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Pidana Denda, Perspektif, Pembaharuan, Hukum Pidana, Indonesia, Penalty Fines, Perspective, Renewal, Criminal Law, Indonesia
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	UTOMO
Date Deposited:	20 Dec 2021 01:26
Last Modified:	20 Dec 2021 01:26
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/29019

Actions (login required)

View Item