PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DIWILAYAH HUKUM KOTA JAMBI

ibnu, fathir (2021) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DIWILAYAH HUKUM KOTA JAMBI. S1 thesis, ilmu hukum.

	Text full.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text Document 13.pdf Download (621kB)
	Text Document 11.pdf Download (522kB)
	Text Document 10.pdf Download (610kB)
	Text Document 14.pdf Download (872kB)
	Text BAB I-dikonversi.pdf Download (279kB)
	Text BAB IV-dikonversi.pdf Download (38kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-dikonversi.pdf Download (147kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan : 1). Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media social dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia, 2). Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja permasalahan yang di hadapi dalam pengakan hukum tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah : Bagaimana penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media social berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Kota Jambi?, 2). Apa saja yang menjadi permasalahan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di mediasosial dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu “penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum. SUBDIT IV Polda Jambi, untuk melihat bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di Kota Jambi. Dalam pengkajian ilmu hukum, metode atau cara untuk mengumpulkan data berbeda dengan cara pengumpulan data pada disiplin ilmu lain, perbedaan ini muncul karena apa yang di maksud dengan data dalam ilmu hukum berbeda dengan makna data pada penelitian ilmu-lain. 1). Data primer adalah Data hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas 2). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang ada.Hasil penelitian berisi tentang : 1. Penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media social berdasarkan Undang-undang 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Jambi 2. Permasalahan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di mediasosial dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Penegakan Hukum Ujaran Kebencian oleh Aparat penegak hukum sudah menjalankan fungsinya untuk menegakan hukum sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Media Sosial

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FATHIR
Date Deposited:	20 Dec 2021 07:06
Last Modified:	20 Dec 2021 07:06
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/29070

Actions (login required)

View Item