IMPLIKASI KEKUASAAN ASAFRI JAYA BAKRI DALAM PRAKTEK NEPOTISME PADA PEMERINTAHAN KOTA SUNGAI PENUH

Putri, Alvinia Kharisma (2021) IMPLIKASI KEKUASAAN ASAFRI JAYA BAKRI DALAM PRAKTEK NEPOTISME PADA PEMERINTAHAN KOTA SUNGAI PENUH. S1 thesis, Ilmu Politik.

[img] Text
SKRIPSI FULL Alvinia Kharisma Putri H1B116058.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
COVER skripsi Alvinia Kharisma Putri H1B116058.pdf

Download (94kB)
[img] Text
LEMBAR PERSETUJUAN, PENGESAHAN Alvinia Kharisma Putri H1B116058.pdf

Download (11kB)
[img] Text
INTISARI Alvinia Kharisma Putri H1B116058.docx

Download (14kB)
[img] Text
BAB I Alvinia Kharisma Putri H1B116058.pdf

Download (343kB)
[img] Text
BAB IV Alvinia Kharisma Putri H1B116058.pdf

Download (87kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA Alvinia Kharisma Putri H1B116058.pdf

Download (89kB)

Abstract

Penelitian ini yang berjudul Implikasi Kekuasaan Asafri Jaya Bakri Dalam Praktek Nepotisme Pada Pemerintahan Kota Sungai Penuh, di latar belakangi oleh masa kepemimpinan Asafri Jaya Bakri yang telah memimpin Kota sungai Penuh selama 2 periode. Pada masa kepemimpinannya Asafri Jaya Bakri telah mulai membangun praktek nepotisme dengan menempatkan keluarganya dalam jabatan-jabatan strategis di dalam pemerintahannya, tidak hanya dalam jabatan struktural akan tetapi dalam jabatan politik juga ikut terlibat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dengan lokasi penelitian di Kota Sungai Penuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek nepotisme memilki dampak negatif dan juga dampak positif bagi kelompok tertentu. Kesimpulanya yaitu berkurangnya pengaruh kekuasaan Asafri Jaya Bakri dalam praktek nepotisme di Kota Sungai Penuh ini menandakan bahwa meningkatnya pemilih rasional di Kota Sungai Penuh setelah kota Madya Kota Jambi. Serta adanya peningkatan masyarakat dalam pendidikan politik dan juga adanya semangat masyarakat untuk membuat perubahan demi kemajuan daerahnya. Sehingga untuk menciptakan good governance pemimpin harus memberikan kebebasan tanpa mengintimidasi masyarakat serta memberi perlakuan yang sama terhadap masyarakat dalam perekrutan pejabat agar tidak terjadi kesenjangan sosial.

Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Politik
Depositing User: Putri
Date Deposited: 21 Dec 2021 04:03
Last Modified: 21 Dec 2021 04:03
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/29090

Actions (login required)

View Item View Item