KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN JENAZAH SECARA PAKSA PADA MASA PANDEMI COVID 19 DALAM PRESPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NABHAKI, FIRELDO (2021) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN JENAZAH SECARA PAKSA PADA MASA PANDEMI COVID 19 DALAM PRESPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, ilmu hukum.

	Text Skripsi Fireldo revisi sidang.pdf Restricted to Repository staff only Download (594kB)
	Text Cover.pdf Download (297kB)
	Text Pernyataan-dikonversi.pdf Download (3MB)
	Text Persetujuan Skripsi-dikonversi.pdf Download (3MB)
	Text Pengesahan Skirpsi-dikonversi.pdf Download (3MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (457kB)
	Text BAB 1.pdf Download (330B)
	Text BAB 4.pdf Download (584kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (330B)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana pengambilan jenazah secara paksa pada masa pandemi Covid 19 dalam perspektif peraturan perundang-undangan; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengambilan jenazah secara paksa pada masa pandemi Covid 19 dalam perspektif peraturan perundang-undangan pada masa yang akan datang. Adapun perumusan masalah yang diangkat yaitu: 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pengambilan jenazah secara paksa pada masa pandemi Covid 19 dalam perspektif peraturan perundang-undangan?; 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan terhadap tindak pidana pengambilan jenazah secara paksa pada masa pandemi Covid 19?. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perumusan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengambilan jenazah secara paksa pada masa pandemi Covid 19 dalam perspektif peraturan perundang-undangan bahwa 1) bahwa ketika terjadi wabah penyakit menular seperti Covid-19 saat ini, maka peraturan yang mesti digunakan adalah UU Wabah Penyakit Menular. Ketentuan ini merupakan aturan yang lebih khusus ketimbang UU Karantina Kesehatan; 2) pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengambilan jenazah secara paksa pada masa pandemi Covid 19 dalam perspektif peraturan perundang-undangan pada masa yang akan datang bahwa dalam pengambilan jenazah pasien Covid-19 melibatkan lebih dari satu pelaku (banyak pelaku), penegak hukum harus memperhatikan ajaran penyertaan dalam melakukan penyidikan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Saran, hendaknya pengaturan pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (UU Karantina Kesehatan) masih terdapat kekaburan norma. Kebijakan ke depannya diharapkan ada pengaturan secara jelas terkait tentang pengambilan jenazah secara paksa sehingga bisa menimbulkan kepastian hukum. Kata kunci: ​Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Pengambilan Jenazah Secara Paksa, Covid 19.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	NABHAKI
Date Deposited:	22 Dec 2021 02:42
Last Modified:	22 Dec 2021 02:42
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/29222

Actions (login required)

View Item