Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan

Maryani, Rina (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan. S1 thesis, Ilmu Hukum.

	Text SKRIPSI - RINA MARYANI - B10017016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover.pdf Download (111kB)
	Text cover.pdf Download (111kB)
	Text Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan.pdf Download (547kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text BAB 1.pdf Download (355kB)
	Text BAB 4.pdf Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (249kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban yang salah tangkap dalam proses penyidikan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa dengan aturan yang sekarang belum memberikan perlindungan terhadap korban yang salah tangkap dalam proses penyidikan. Dengan tujuan tersebut maka Rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap tersangka yang salah tangkap dalam proses penyidikan? 2) Mengapa dengan aturan yang sekarang belum memberikan perlindungan terhadap korban yang salah tangkap dalam proses penyidikan?. Dengan perumusan masalah tersebut maka Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bentuk perlindungan bagi korban salah tangkap diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Namun dengan pengaturan yang sekarang ini masih belum bisa memberikan ataupun mencerminkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban salah tangkap. Dan dalam pelaksanaannya tidak mempunyai daya paksa yang mana dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 tersebut tidak jelas siapa yang harus membayar dan tidak adanya konsekuensi jika ganti rugi tersebut tidak dibayarkan. Sehingga terdapat adanya kekaburan norma, dimana norma yang mengatur korban salah tangkap belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Salah Tangkap

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Maryani
Date Deposited:	21 Dec 2021 06:27
Last Modified:	21 Dec 2021 06:27
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/29239

Actions (login required)

View Item