ANALISIS TERHADAP PENGATURAN ASET DESA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016

ANDI, SULISTIAWARMAN (2021) ANALISIS TERHADAP PENGATURAN ASET DESA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016. S1 thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text SKRIPSI ANDI SULISTIA WARMAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (983kB)
	Text Cover.pdf Download (115kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (62kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (56kB)
	Text BAB 1.pdf Download (257kB)
	Text BAB IV.pdf Download (64kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (105kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan aset desa ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan tanah desa sebagai aset desa ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1.Bagaimana pengaturan aset desa ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ?; dan 2. Bagaimana kedudukan tanah desa sebagai aset desa ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa? Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pengaturan aset desa mengandung pengertian bahwa untuk pengelolaan aset desa harus dipertanggungjawabkan kepada publik. pemerintah desa harus dapat membuktikan bahwa pengelolaan aset dilakukan melalui asas-asas pengelolaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan desa terdapat permasalahan, permasalahan tersebut adalah Belum ada regulasi yang secara tegas mendefinisikan pengertian, jenis dan kedudukan tanah desa. Oleh karena itu perubahan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 merupakan suatu keharusan dalam rangka mengatur tentang tanah desa secara teknis. Perubahan peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 adalah terkait dengan jenis, dan kedudukan. Kata Kunci: Pengelolaan, Aset Desa

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	WARMAN
Date Deposited:	22 Dec 2021 03:41
Last Modified:	22 Dec 2021 03:41
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/29302

Actions (login required)

View Item