ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

Muhammad, Rezky (2021) ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19). S1 thesis, Ilmu Hukum.

	Text (Skripsi Full Text) COVER_merged.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (53kB)
	Text pengesahan skripsi-digabungkan.pdf Download (398kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text BAB I.pdf Download (204kB)
	Text BAB IV.pdf Download (37kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (174kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalis: 1) Bagaimana pengaturan pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan 2) Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19). Metode penelitian yang digunakan Tipe Penelitian ini hukum normative, penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang termasuk penelitian hukum teoritis. Pakar hukum telah menyarankan Pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah ini agar percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Namun hingga saat tulisan ini dibuat, pemerintah belum melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah tersebut. Berdasarkan analisis penulis bahwa Pemerintah hendaknya mulai mempersiapkan revisi Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 atau Peraturan Pemerintah penggantinya yang memenuhi seluruh amanat atau perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan sebaik mungkin, dan memenuhi tidak hanya ketentuan-ketentuan Undang- Undang induknya tetapi juga segala ketentuan-ketentuan terkait Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019. Rumusan dalam dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 atau Peraturan Pemerintah penggantinya harus cukup jelas dan detail sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 sehingga tercipta Peraturan Pelaksana yang baik. Kata Kunci: COVID-19, Peraturan Pemerintah Tentang COVID-19.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	REZKY
Date Deposited:	22 Dec 2021 06:35
Last Modified:	22 Dec 2021 06:35
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/29410

Actions (login required)

View Item