STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR-RI) SEBELUM DAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

M. RIFQI, MAHARDIKA (2021) STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR-RI) SEBELUM DAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. S1 thesis, Hukum Tata Negara.

	Text SKRIPSI M. RIFQI MAHARDIKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB)
	Text COVER (3).pdf Download (95kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN, PENGESAHAN.pdf Download (252kB)
	Text ABSTRAK (4).pdf Download (88kB)
	Text SKRIPSI M. RIFQI MAHARDIKA BAB 1.pdf Download (334kB)
	Text SKRIPSI M. RIFQI MAHARDIKA KESIMPULAN.pdf Download (88kB)
	Text SKRIPSI M. RIFQI MAHARDIKA DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (230kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan MPR-RI sebelum dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 serta untuk menganalisis persamaan dan perbedaan dan juga kelebihan dan kekurangan kedudukan MPR-RI sebelum dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini yakni bagaimana kedudukan MPR-RI sebelum dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, dan bagaimana perbandingan kedudukan MPR-RI sebelum dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, teori, konsep, dan asas hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (history approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, Kedudukan MPR-RI sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan lembaga yang melaksanakan mandataris penuh kedaulatan rakyat, dan juga merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang yang besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan kedudukan MPR-RI pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan MPR-RI tidak lagi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama dengan lembaga negara lainnya, bentuk, tugas, maupun wewenang MPR-RI cukup banyak berubah secara mendasar. Dan MPR-RI sebelum dan pasca amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memilik banyak perbedaan dan sedikit kesamaan, dalam kedudukan, bentuk, tugas, maupun wewenang MPR-RI. Seperti sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR-RI merupakan lemabaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan yang besar serta keanggotaan yang terdiri DPR, Utusan Daerah, ditambah Utusan Golongan, sedangkan pasca amandemen amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR-RI merupakan lembaga negara yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lain dan memilike kewenangan yang terbatas, dengan keanggotaanya terdiri dari anggota DPR-RI dan DPD-RI. Saran, Sebaiknya menurut hemat penulis perlunya kembali adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 untuk mengembalikan kedudukan serta wewenang MPR-RI seperti sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan perlunya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan melibatkan para ahli hukum, khususnya para pakar hukum tata negara agar nanti substantsi yang hendak disusun MPR-RI dapat memilik kualitas yang baik dan dalam pengambilan kebijakan tentang perumusan UUD NRI Tahun 1945 benar-benar merepresentasikan rakyat Indonesia, seperti yang dicita-citakan oleh para Founding Father Indonesia. Kata Kunci: Studi, Komparatif, MPR-RI, Amandemen, UUD NRI Tahun 1945

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	MAHARDIKA
Date Deposited:	23 Dec 2021 02:42
Last Modified:	23 Dec 2021 02:42
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/29487

Actions (login required)

View Item