PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Febrian, Rifqi (2022) PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN. S2 thesis, MAGISTER ILMU HUKUM.

	Text Cover.pdf Download (64kB)
	Text Halaman Persetujuan.pdf Download (46kB)
	Text Halaman Pengesahan.pdf Download (98kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (35kB)
	Text BAB V.pdf Download (37kB)
	Text DAFTAR PUSTAKAAAA1.pdf Download (58kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini 1) untuk menganalisis pengaturan mediasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan 2) Untuk menganalisis kekuatan mengikat yang dibuat oleh mediator dalam Hubungan Industrial Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Historis Hasil akhir penelitian ini menunjukkan belum adanya kekuatan hukum mediasi Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena masih adanya Putusan yang dibuat oleh mediator yang dibawa ke pengadilan Hubungan Industrial. Padahal tujuan mediasi adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dengan cepat adil dan murah. Disamping itu tidak tercapainya tujuan mediasi tersebut dikarenakan tidak netralnya mediator dalam melakukan mediasi yaitu mediator dapat membuat anjuran tertulis. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 butir 11 menyatakan bahwa mediator harus netral dengan demikian sebenarnya mediator tidak boleh membuat anjuran tertulis, seolah-olah para pihak dipaksakan untuk menempuh jalan mediasi seperti yang terdapat pada pasal 13 ayat 2 huruf d disamping itu 10 hari anjuran tidak dijawab dianggap para pihak menolak anjuran tersebut padahal para pihak tidak menjawab dikarenakan alasan lain ada 3 bentuk putusan yang dibuat oleh mediator 1) Perjanjian Bersama apabila para pihak sepakat. 2) Anjuran apabila para pihak tidak sepakat dalam melakukan mediasi. 3) Kasus Tutup apabila para pihak tidak hadir. Pengaturan Mediasi dalam Hubungan Industrial secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial KepMennaker 92 Tahun 2004 dan Permenaker Nomor 17 tahun 2014. Dan sebaiknya harus ada pengaturan yang tegas agar putusan yang dibuat oleh mediator mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perlu dimuat aturannya di Dalam Undang-Undang maupun Permenaker Kata Kunci : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi, Hukum Ketenagakerjaan ABSTRACT The purpose of this study is 1) to analyze the mediation regulation in the legislation in the field of employment 2) to analyze the binding force made by mediators in industrial relations. Historically, the final results of this study indicate that there is no legal force for Industrial Relations mediation that has permanent legal force because there are still decisions made by mediators which are brought to the Industrial Relations Court. Whereas the purpose of mediation is to accelerate the process of resolving cases quickly, fairly, and cheaply. Besides that, the goal of mediation is not achieved because the mediator is not neutral in conducting the mediation, so the mediator can make written recommendations. Whereas in Law Number 2 of 2004 years concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes act Article 1 point 11 states that the mediator must be neutral, thus actually the mediator may not make written recommendations, as if the parties are forced to take the mediation route as contained in article 13 paragraph 2 and characters D, besides that 10 days of unanswered recommendations are considered by the parties to reject the recommendation even though the parties do not answer due to other reasons there are 3 forms of decisions made by the mediator 1) Collective Agreement if the parties agree. 2) suggestion if the parties do not agree to mediate. 3) Case will be closed if the parties are not present. Arrangements for Mediation in Industrial Relations are specifically regulated in Law No. 2 of 2004 years concerning Settlement of Industrial Relations Disputes decision minister labor number 92 of 2004 and minister of labor regulation number 17 of 2014. And there should be strict regulation so that decisions made by mediators have permanent legal force. The rules need to be contained in the Act and the Permenaker. Keyword: Industrial Relation Disputes, Mediation, Mediator, Employment Law

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Febrian
Date Deposited:	08 Mar 2022 04:12
Last Modified:	08 Mar 2022 04:12
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/31680

Actions (login required)

View Item