ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN PENYEDIAAN FASILITAS KESEHATAN TRADISIONAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fatra Afrindo, M Brimba (2022) ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN PENYEDIAAN FASILITAS KESEHATAN TRADISIONAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, Hukum.

	Text SKRIPSI-M BRIMBA FATRA AFRINDO. FINAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (567kB)
	Text COVER(M BRIMBA FATRA AFRINDO).pdf Download (61kB)
	Text HALAMAN PERSETUJUAN, HALAMAN PENGESAHAN. (M. BRIMBA FATRA AFRINDO).pdf Download (447kB)
	Text BAB I-M BRIMBA FATRA AFRINDO.pdf Download (265kB)
	Text BAB IV-M BRIMBA FATRA AFRINDO.pdf Download (36kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-M BRIMBA FATRA AFRINDO.pdf Download (163kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalis secara yuridis mengenai penyediaan fasilitas kesehatan tradisional berdasarkan peraturan perundang-undangan. pengaturan fasilitas kesehatan tradisional dan mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas kesehatan tradisional. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah : untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyediaan fasilitas kesehatan tradisional berdasarkan peraturan perundang-undangan? dan bagaimana kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yaitu fasilitas kesehatan tradisional?. Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan sistematika hukum yang berhubungan dengan permasalahan pengaturan penyedian fasilitas kesehatan tradisional oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pengaturan penyediaan fasilitas kesehatan tradisional tidak diatur secara detail, rinci, dan jelas bahkan pengaturan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas kesehatan tradisional tidak ada, yakni mengenai bagaimana fasilitas kesehatan tradsional tersebut, mekanisme dan tata cara pembuatanya tidak dijelaskan serta fasilitas kesehatan tradisional apa yang perlu dibuat apakah fasilitas kesehatan tradisional empiris, komplementer ataukah integrasi dan mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas kesehatan tidak diatur secara tegas dan tidak ada peraturan yang perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan perundang-undangan hanya secara tegas mengatur tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah mengenai penyelenggaranya saja. upaya yang semestinya dilakukan adalah: dibuatnya peraturan perundang-undang secara jelas mengenai mekanisme dan tata cara penyediaan fasilitas kesehatan tradisional dan mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya diberikan tanggung jawab mengenai penyediaan fasilitas kesehatan tradisional dan tidak hanya mengatur mengenai penyelennggaranya saja. pemerintah dan pemerintah daerah harus bersikap akif dan tidak pasif. Kata Kunci : Pemerintah. Pemerintah Daerah, Fasilitas Kesehatan, Fasiltas Kesehatan Tradisional

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	AFRINDO
Date Deposited:	10 Mar 2022 01:38
Last Modified:	10 Mar 2022 01:38
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/31755

Actions (login required)

View Item