PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DAN ASUSILA

PRATAMA, ADI PATI (2022) PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DAN ASUSILA. S1 thesis, ILMU HUKUM.

[img] Text
SKRIPSI FULL TEXT.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
COVER.pdf

Download (98kB)
[img] Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (87kB)
[img] Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (98kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (155kB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (357kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (269kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (400kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (90kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (298kB)

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam ‎Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan ‎Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 ‎Tentang Pemberantasan ‎Pelacuran Dan Asusila. Permasalahan di dalam penelitian ini ialah dalam penegakan hukum dibidang kesusilaan, permasalahan dari segi penafsiran yang tidak seragam membuat sulitnya dalam penetapan dasar hukum yang berkaitan dengan perbuatan tersebut sehingga adanya pergeseran norma-norma hukum dalam soal permasalahannya. prostitusi dapat mengganggu, merugikan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani dan rohani maupun sosial dari kehidupan masyarakat secara umum. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (Skill), melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajahkan dirinya di tempat-tempat tertentu. Penelitian ini menggunakan caracara terstruktur dengan metode pengumpulan data melalui penelitian, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1). Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyidikan ‎Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Perda Kota Jambi ‎Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan ‎Perbuatan Asusila meliputi Pengawasan, Penindakan, dan Menindaklanjuti Laporan (2). Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyidikan ‎Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Perda Kota Jambi ‎Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan ‎Perbuatan Asusila yakni adanya kebocoran informasi saat melakukan razia, pemilik usaha yang kurang kooperatif dan faktor dari masyarakat. Kata Kunci : Peranan, Penyidik, Peraturan Daerah dan prostitusi.

Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: PRATAMA
Date Deposited: 23 Mar 2022 06:38
Last Modified: 23 Mar 2022 06:38
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/32252

Actions (login required)

View Item View Item