PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT

Joko, Purnomo (2022) PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT. S1 thesis, Ilmu Hukum.

	Text Skripsi Joko acc-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (677kB)
	Text cover jp-dikonversi.pdf Download (58kB)
	Text persetujuan joko-dikonversi.pdf Download (45kB)
	Text abstrak joko.pdf Download (31kB)
	Text bab I Joko.pdf Download (248kB)
	Text bab IV joko.pdf Download (38kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (159kB)

Abstract

Tujuan Penelitian skripsi adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. 2) menganalisis apa saja kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat? 2) Apa saja kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan memperlajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan. Ini berkaitan dengan penelitian bentuk Deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan objek yang diteliti berkenaan dengan tinjuan krominologis. Hasil penelitian yaitu 1) Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalah gunaan narkotika di Polres Tanjung Jabung Barat berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun, ada beberapa ketentuan penambahan alat bukti selain yang terdapat dalam KUHAP dan diinputkan dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 75 dan 80 yang memuat tentang kewenangan penyidik BNN yang tidak diatur dalam KUHAP disini dapat disimpulkan bahwa asas lex specialis derogate legigeneralis berlaku dalam proses pelaksanaan penyidikan. 2) tumpang tindih kewenangan bias menyebabkan molornya proses penyidikan maka amanat UU Narkotika agar kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus di selesaikan secepatnya tidak akan tercapai. Kata Kunci: Penyidikan, Penyalahgunaan, Tindak Pidana, Narkotika

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PURNOMO
Date Deposited:	05 Apr 2022 03:10
Last Modified:	05 Apr 2022 03:10
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/32524

Actions (login required)

View Item