POLITIK HUKUM OTONOMI DESA BERBASIS DESENTRALISASI FUNGSIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

Yamani, M. (2022) POLITIK HUKUM OTONOMI DESA BERBASIS DESENTRALISASI FUNGSIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA. S3 thesis, DOKTOR ILMU HUKUM.

	Text Cover (2).pdf Download (28kB)
	Text halaman persetujuan , halaman pengesahan yamani.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak (1).pdf Download (16kB)
	Text BAB VI.pdf Download (36kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (172kB)

Abstract

Pengaturan kewenangan lokal berskala desa dalam Undang-Undang Desa memperlihatkan arah politik hukum otonomi desa di luar otonomi asli. Penelitian ini menggagas pengembangan politik hukum otonomi desa baru dengan menerapkan sistem desentralisasi fungsional. Kajian yang dilakukan bertitiktolak dari asas subsidiaritas yang memungkinkan desa menyelenggarakan pengelolaan sumber daya alam hutan, air dan pulau-pulau kecil di sekitar wilayah desa penyangga. Penelitian ini bertujuan menemukan peluang peningkatan materi kewenangan lokal berskala desa; menemukan rasionalitas sistem desentralisasi fungsional; dan menemukan sistem desentralisasi fungsional pengelolaan sumber daya alam yang mensejahterakan rakyat. Permasalahan yang diteliti apakah materi kewenangan lokal berskala desa dapat ditingkatkan? mengapa sistem desentralisasi fungsional dijadikan basis politik hukum otonomi desa baru dalam pengelolaan sumber daya alam? dan bagaimanakah desentralisasi fungsional pengelolaan sumber daya alam yang mensejahterakan rakyat? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan kajian terhadap tiga lapisan ilmu hukum, yakni dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Untuk menjawab permasalahan digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan metode analisis penalaran analogikal doktrin hukum dan preseden serta metode berpikir kefilsafatan hukum. Hasil penelitian, bahwa materi kewenangan lokal berskala desa dapat ditingkatkan dengan menghilangkan materi yang tumpang tindih dengan kewenangan daerah supra desa, dan memperluas materi kewenangan lokal berskala desa atas sumber daya alam tertentu; bahwa sistem desentralisasi fungsional dapat mewujudkan model otonomi desa baru yang selaras dengan asas subsidiaritas desa dan rekognisi; bahwa desentralisasi fungsional makin mendekatkan negara dengan rakyat melalui pendistribusian kekayaan berupa sumber daya alam secara berkeadilan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penelitian merekomendasikan perlu dilakukan perubahan atas undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perlu dilakukan uji coba penerapan sistem desentralisasi fungsional kepada desa penyangga sumber daya alam tertentu. Kata kunci: subsidiaritas, otonomi desa, desentralisasi fungsional.

Type:	Thesis (S3)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > S3 Ilmu Hukum
Depositing User:	YAMANI
Date Deposited:	21 Apr 2022 03:13
Last Modified:	21 Apr 2022 03:13
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/32623

Actions (login required)

View Item