ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG (PERPPU) MENJADI UNDANG-UNDANG

Febriyanti, Sari and Radjab, Dasril and Syamsir, Syamsir (2022) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG (PERPPU) MENJADI UNDANG-UNDANG. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text COVER.pdf Download (35kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (58kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (62kB)
	Text BAB I.pdf Download (682kB)
	Text BAB IV.pdf Download (373kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (538kB)
	Text FULL SKRIPSI SARI FEBRIYANTI.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu jenis hukum yang posisinya setingkat keberadaannya dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, kehadiran Perppu banyak dipersoalkan mengenai urgensi dan eksistensi dikeluarkannya Perppu dalam keadaan genting yang memaksa, keberadaan Perppu naik turun disesuaikan dengan politik hukum pemerintah yang berlaku, berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan menarik dua rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan?, Kedua, Prosedur Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Menjadi Undang-Undang? Selanjutnya Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif dikarenakan adanya kekaburan norma dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undangundang, sehingga diperoleh dua point utama, yaitu kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hierarki peraturan perundanganundangan, dalam hal ini perppu berkedudukan sejajar dan setingkat dengan undang-undang, hal ini dapat dilihat dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Perppu juga dapat dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengenai proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, proses pembentukan perpu dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dikarenakan kebutuhan hukum yang mendesak, sehingga proses pembentukannya lebih mudah.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Febriyanti
Date Deposited:	14 Apr 2022 06:44
Last Modified:	14 Apr 2022 06:44
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/32838

Actions (login required)

View Item