PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAPOR PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Siburian, Meriani and Lasmadi, Sahuri and Sudarti, Elly (2022) PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAPOR PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, Magister Ilmu Hukum.

	Text LAMPIRAN COVER.pdf Download (18kB)
	Text BAB I.pdf Download (130kB)
	Text BAB II.pdf Download (103kB)
	Text BAB V.pdf Download (12kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (36kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (15kB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah:1)Untuk dan menganalisis mengetahui urgensinya pengaturan perlindungan hukum saksi pelapor pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam peraturan perundang-undangan. 2)Untuk Mengetahui dan menganalisis formulasi bentuk perlindungan hukum saksi pelapor pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1)Mengapa Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Peraturan Perundang-Undangan? 2)Bagaimana Formulasi Bentuk Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pengaturan Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam seperti pemberian hak-hak kepada saksi pelapor sangat urgen untuk diterapkan oleh penegak hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, akan tetapi dalam prakteknya korban kekerasan dalam rumah tangga belum diberikan hak-haknya. 2)Formulasi Bentuk Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah diatur dalam Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi dalam prakteknya tidak dilaksanakan. Rekomendasi yang diberikan: 1)Kepada Pemerintah diharapkan dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pelapor korban tindak kekerasan dalam rumah tangga agar pemerintah tidak hanya membuat kebijakan politik saja melainkan harus diikuti dengan tindakan politik untuk memberikan alokasi dana operasional yang memadai terhadap penanganan saksi pelapor sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 2)Perlu pengaturan secara konkrit tentang pemberian perlindungan hukum terhadapa saksi pelapor tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dengan prosedur yang mudah diterapkan, sehingga hak-hak saksi pelapor dapat diimelemtasikan secara nyata. Karena saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada posisi yang lemah dan perlu dilindungi hukum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi Pelapor dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga vii THE LEGAL PROTECTION OF REPORTING WITNESSES ON CRIMES OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE PERSPECTIVE OF LAWS AND REGULATIONS ABSTRACT The objectives of the study are: 1)To analyze and determine the urgency of regulating the legal protection of reporting witnesses on criminal acts of domestic violence in statutory regulations. 2)To find out and analyze the formulation of the legal protection of the reporting witness on the crime of domestic violence. With this objective in mind, the issues discussed are: 1)Why is it urgency to regulate the legal protection of reporting witnesses on the crime of domestic violence in laws and regulations? 2)What is the Form of Legal Protection for Reporting Witnesses on Domestic Violence Crimes? With the formulation of the problem, the research method used is normative juridical research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis of the collected legal materials is carried out by taking inventory, systematizing and interpreting. The results of the study show that: 1)The regulation of legal protection for reporting witnesses in criminal acts of domestic violence, such as granting rights to reporting witnesses, is very urgent to be implemented by law enforcers as regulated in Act Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Households and Act Number 31 of 2014 concerning Amendments to Act Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, but in practice victims of domestic violence have not been given their rights. 2)The formulation of the form of legal protection for reporting witnesses on crimes of domestic violence has been regulated in Act Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, in practice it is not implemented. Recommendations given: 1)The government is expected to provide legal protection to witnesses reporting victims of domestic violence so that the government does not only make political policies but must be followed by political actions to provide adequate allocation of operational funds for the handling of reporting witnesses as victims domestic violence crime. 2)It is necessary to make concrete arrangements regarding the provision of legal protection to witnesses reporting criminal acts of domestic violence regulated by easy-to-implement procedures, so that the rights of reporting witnesses can be implemented in real terms. Because the reporting witness in the crime of domestic violence is in a weak position and needs to be protected by law. Keywords: Legal Protection, Reporting Witnesses and Domestic Violence

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Siburian
Date Deposited:	19 Apr 2022 04:04
Last Modified:	19 Apr 2022 04:04
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/32946

Actions (login required)

View Item