ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Thalib, M (2022) ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (436kB)
	Text cover.pdf Download (64kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (634kB)
	Text BAB I_pdf.pdf Download (11MB)
	Text BAB IV_pdf.pdf Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_pdf.pdf Download (822kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Hasil penelitian adalah Dasar Pembentukan BPK Sebelum Perubahan UUD Tahun 1945 Sebelum adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945, kedudukan BPK diakui dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam hal ini Lingkup Kewenangan BPK pasca perubahan UUD 1945 menjadi lebih luas, selain dapat memberikan pendapat kepada DPR, tetapi juga kepada DPD, DPRD, Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, Yayasan, dan Lembaga atau badan lain. BPK diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk memeriksa keuangan negara dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh para penyelenggara negara. Dengan adanya kewenangan regulasi yang secara tegas didelegasikan pembentuk undang-undang (legilslative delegation of rule-making power) kepada BPK, maka BPK dapat dikatakan memiliki kewenangan yang sangat besar dan luas, mencakup bidang-bidang pengaturan (legislatif), pelaksanaan (eksekutif), bahkan juga penjatuhan sanksi (yudikatif) ditentukan dengan keputusan BPK. Saran Diperluaskan dukungan yang penuh dari pemerintah kepada BPK untuk membuat regulasi kebijakan yang mendukung optimalisasi peran BPK sebagai lembaga pengawas keuangan yang mandiri sehingga BPK memiliki keleluasaan dan kewenangan untuk mewujdkan fungsi kontrolnya dan perlu diadakannya training management agar pengelolaaan keuangan libih efektif dan efisien. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan citra BPK di mata masyarakat Indonesia. Kata Kunci : Kewenangan, Badan Pemeriksa Keuangan.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	M.THALIB
Date Deposited:	22 Apr 2022 03:06
Last Modified:	22 Apr 2022 03:06
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/33158

Actions (login required)

View Item