PERAMPASAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM RANGKA PENGEMBALIAN ASET NEGARA

Indra Gunawan, Cepy and Lasmadi, Sahuri and Sudarti, Elly (2022) PERAMPASAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM RANGKA PENGEMBALIAN ASET NEGARA. S2 thesis, Magister Ilmu Hukum.

	Text Cover PDF.pdf Download (20kB)
	Text PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (430kB)
	Text ABSTRAK -ISI TESIS fix.pdf Download (18kB)
	Text BAB V.pdf Download (13kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (37kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk menganalisis pengaturan perampasan barang bukti pada tindak pidana pencucian uang dalam rangka pengembalian Aset Negara. 2) Untuk menganalisis akibat hukum pengaturan barang bukti pada tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya pembayaran uang dalam rangka pengembalian Aset Negara. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Perampasan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pengembalian Aset Negara? 2) Bagaimana Akibat Hukum Pengaturan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kaitannya Pembayaran Uang Dalam Rangka Pengembalian Aset Negara? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulakan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pengaturan perampasan Barang Bukti yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap penerapannya terdapat kekosongan hukum yang kemudian diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tetapi masih dirasa belum cukup untuk mengakomodir mekanisme perampasan aset yang berpijak dari doktrin Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture atau biasa dikenal dengan civil forfeiture. Oleh karena itu terlihat adanya kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang sehingga pada tahun 2015 dirancang Undang-Undang Perampasan Aset yang diharapakan dapat mengkomodir kebutuhan tersebut. 2) Akibat Hukum Pengaturan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kaitannya Pembayaran Uang Dalam Rangka Pengembalian Aset Negara adalah sah dan mengikat secara hukum, karena perampasan didahului dengan penyitaan dan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkracht. Rekomendasi kepada pembuat kebijakan: 1) Agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan, karena terdapat tiga perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. 2) Agar Penegak hukum teliti dan sangat berhati-hati dalam melakukan penyidikan atas aset yang dicurigai diperoleh dari tindak pidana pencucian uang, karena tidak tertutup kemungkinan seseorang yang memiliki kekayaan yang sah, namun karena takut ataupun tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai, terjebak pada beban pembuktian yang dibebankan kepadanya. Kata Kunci: Perampasan Barang Bukti, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Aset Negara THE CONFISCATION OF EVIDENCE OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING IN THE CONTEXT OF RETURNING STATE ASSETS ABSTRACT The objectives of the study are: 1) To analyze the regulation of the seizure of evidence in the crime of money laundering in the context of returning State Assets. 2) To analyze to find out the legal consequences of setting up evidence in the crime of money laundering in relation to the payment of money in the context of returning State Assets. With this aim in mind, the issues discussed are: 1) How is the regulation of the confiscation of evidence in the crime of money laundering in the context of returning state assets? 2)What are the legal consequences of the regulation of evidence on the crime of money laundering in relation to the payment of money in the context of returning state assets? With the formulation of the problem, the research method used is normative juridical research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis of the collected legal materials is carried out by taking inventory, systematizing and interpreting. The results of the study show that: 1) The arrangement for the seizure of Evidence stipulated in Article 67 of Act Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes against its application there is a legal vacuum which was later issued by Supreme Court Regulation Number 1 of 2013 but still felt insufficient to accommodate the mechanism of asset forfeiture based on the doctrine of Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture or commonly known as civil forfeiture. Therefore, there is a need to reconstruct the criminal law system in Indonesia by regulating the confiscation and seizure of the results and instruments of criminal acts in a law so that in 2015 a Law on Asset Forfeiture is designed that is expected to accommodate these needs. 2) Legal Consequences for Setting Evidence on Money Laundering in Relation Payment of money in the context of returning state assets is legal and legally binding, because the confiscation is preceded by confiscation and based on a court decision that has been inkracht. Recommendations to policy makers: 1) That the Draft Law on Asset Confiscation be discussed and ratified immediately, because there are three paradigm shifts in criminal law enforcement. 2) So that law enforcers are thorough and very careful in conducting investigations on assets suspected of being obtained from money laundering crimes, because it is possible that someone who has legal wealth, but because of fear or lack of adequate legal knowledge, is trapped in the burden evidence imposed on him. Keywords: Seizure of Evidence, Money Laundering and State Assets

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Gunawan
Date Deposited:	25 Apr 2022 02:02
Last Modified:	25 Apr 2022 02:02
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/33209

Actions (login required)

View Item