Analisis Sanksi Pidana Kasus Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rizaldi, Kori (2022) Analisis Sanksi Pidana Kasus Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text ABSTRAK kori.pdf Download (84kB)
	Text BAB 1.pdf Download (618kB)
	Text BAB 4.pdf Download (265kB)
	Text cover.pdf Download (18kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (246kB)
	Text Pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text Skripsi kori.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB)

Abstract

ABSTRAK Sanksi pidana kasus suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selanjutnya diubah menjadi Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tindak pidana korupsi dalam hal ini kasus suap dan gratifikasi, dapat diketahui bahwa pasal yang mengatur tentang tindak pidana suap dan gratifikasi bukan sedikit dan sulitnya membedakan kualifikasi dari tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana suap. Banyaknya pasal yang mengatur ini menimbulkan ketidakjelasan karena tidak adanya penekanan terkait perbedaan setiap pasal antara suap dan gratifikasi. Oleh karena itu diperlukan penafsiran terkait hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaturan sanksi bagi Tindak Pidana Suap dan Sanksi Pidana Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dibandingkan dengan Sanksi Pidana Gratifikasi. Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perudang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis yang digunakan menginterpretasi dan mengevaluasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Pengaturan sanksi bagi tindak pidana suap menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa penyuapan merupakan istilah yang di tuangkan dalam undang-undang sebagai salah satu hadiah atau janji (giften/beloften) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. (2) Sanksi Pidana Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dibandingkan dengan Sanksi Pidana Gratifikasi yakni Ketentuan Pasal 12 B tentang Gratifikasi dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkesan berlebih-lebihan karena muatan yang terkandung/perbuatan yang diatur dalam Pasal ini telah dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang Tindak Pidana Suap, dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Tindak Pidana suap terhadap Hakim dan Advokad pada Undang-undang yang sama. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Suap, dan Gratifikasi ABSTRACT Criminal sanctions for bribery cases based on Law Number 31 of 1999 were subsequently changed to Law Number 20 of 2001 which regulates corruption crimes in this case bribery and gratification cases, it can be seen that the articles governing bribery and gratification are not small and it is difficult to distinguish qualifications of criminal acts of gratification and bribery. The number of articles that regulate this creates ambiguity because there is no emphasis on the differences in each article between bribery and gratification. Therefore, interpretation is needed regarding this matter. This study aims to discuss the regulation of sanctions for the Crime of Bribery and the Criminal Sanction of Bribery Based on Law Number 20 of 2001 Compared to the Criminal Sanction of Gratification. The research method used is a normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The analysis used is to interpret and evaluate. The results of the study show that (1) The regulation of sanctions for the crime of bribery according to Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes that bribery is a term that is included in the law as one of the gifts or promises (giften/beloften) given or received include active bribery and passive bribery. (2) The Criminal Sanction of Bribery Based on Law Number 20 of 2001 Compared to the Criminal Sanction of Gratification, namely the provisions of Article 12 B concerning Gratification in Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption seems exaggerated because the content contained/acts regulated in this Article has been contained in Article 5 paragraph (1) and paragraph (2) which regulates the Crime of Bribery, and Article 6 paragraph (1) and paragraph (2) of the crime of bribery against judges and advocates under the same law. Keywords: Criminal Sanctions, Bribery, and Gratification

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Sanksi Pidana,Suap,Gratifikasi
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	RIZALDI
Date Deposited:	18 May 2022 06:42
Last Modified:	18 May 2022 06:42
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/33612

Actions (login required)

View Item