Yolanda, Elvara (2022) PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST). S1 thesis, Ilmu Hukum.
![]() |
Text
COVER.pdf Download (160kB) |
![]() |
Text
SKRIPSI FULL ELVARA YOLANDA (B10018176).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
HALAMAN PERSETUJUAN, HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (385kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (260kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (417kB) |
![]() |
Text
BAB KESIMPULAN.pdf Download (110kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (136kB) |
Abstract
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. telah memenuhi syarat formil dan materil. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penjatuhan pidana terhadap putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. telah memenuhi Falsafah Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. telah memenuhi syarat formil dan materil? 2) Apakah penjatuhan pidana terhadap Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. telah memenuhi falsafah pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini terdapat dua poin utama, yaitu mengenai Syarat Formil dan Syarat Materil Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. serta mengenai Falsafah Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi tehadap penjatuhan Pidana Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. Putusan ini telah memenuhi memenuhi syarat formil sesuai yang diatur pada Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP dan syarat materil sesuai yang diatur pada Pasal 183-185 KUHAP. Akan tetapi, dalam putusan ini tidak terpenuhinya falsafah pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi, hal ini dikarenakan, belum maksimalnya pidana yang dijatuhkan terhadap Juliari Peter Batubara. Untuk ke depan diperlukan pengaturan yang memuat ancaman pidana mati terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi pada saat bencana, baik saat bencana alam maupun non alam, sehingga terciptanya kepastian hukum. Kata Kunci: Pemidanaan, Pelaku, dan Tindak Pidana Korupsi.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Yolanda |
Date Deposited: | 19 May 2022 07:43 |
Last Modified: | 19 May 2022 07:43 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/33701 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |