PENGATURAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

FEBRIANI, NADIA (2022) PENGATURAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. S2 thesis, Magister Ilmu Hukum.

	Text TESIS NADIA - COVER.pdf Download (41kB)
	Text TESIS NADIA - PERSETUJUAN PENGESAHAN.pdf Download (30kB)
	Text TESIS NADIA - ABS.pdf Download (10kB)
	Text TESIS NADIA - BAB V.pdf Download (12kB)
	Text TESIS NADIA - DP.pdf Download (87kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pengaturan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ?, 2). Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Putusan Nomor 2631/K/PID.SUS/2009. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaturan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan eksekusi uang pengganti dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap jika sudah lewat waktu maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang, apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dan penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti dapat diatuhkan dengan pembebanan tanggung-renteng atau proporsional serta pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana namun hanya sebagai faktor yang meringankan dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dilakukan eksekusi hukuman badan sesuai putusan hakim. Saran dari penelitian ini adalah diharapkan dalam Pengaturan sanksi pidana tambahan uang pengganti lebih maksimal lagi dalam pengembalian kerugian keuangan negara maka perlu adanya pembaruan mengenai pedoman dalam mengitung pidana penjara pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar atau sebagian dibayar oleh terpidana dan diharapkan dalam penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti memiliki hukuman subsidair maka diharapkan hakim menjatuhkan hukuman yang maksimal agar terpidana tidak memilih menjalani pidana subsidair dibandingkan membayar uang pengganti. Kata Kunci: Pidana Tambahan, Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	FEBRIANI
Date Deposited:	27 May 2022 04:02
Last Modified:	14 Sep 2023 02:14
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/33926

Actions (login required)

View Item