Pengaturan Penyelesaian Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Padol, Muhammad (2022) Pengaturan Penyelesaian Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. S1 thesis, Ilmu Hukum.

	Text Skripsi M.pdf Restricted to Repository staff only Download (551kB)
	Text Cover Skripsi M.pdf Download (55kB)
	Text Halaman Pengesahan .pdf Download (2MB)
	Text Lembar Pengesahan .pdf Download (1MB)
	Text Abstrak .pdf Download (138kB)
	Text Bab 2 Skripsi M.pdf Download (252kB)
	Text Bab 4 Skripsi M.pdf Download (44kB)
	Text Daftar Pustaka Skripsi M.pdf Download (154kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem penyelesaian maladministrasi di Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan adanya dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian tindakan maladministrasi yakni antara PTUN dan Ombudsman. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang disusun secara deskripstif untuk menghasilkan solusi berdasarkan permasalahan yang dikaji. Adapun hasil penelitian ini bahwa penyelesaian tindakan maladministrasi di indonesia dapat ditempuh dengan 2 (dua) sistem yakni sitem litigasi dan sistem nonlitigasi, yang mana sistem litigasi berada di PTUN berdasarkan pasal 51, 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Jo Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan sitem penyelesaian non litigasi diselesaikan oleh Ombudsman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Namun tidak adanya aturan yang jelas mengenai batasan bentuk maladministrasi yang dapat diselesaikan oleh masing-masing lembaga sehingga penulis menyarankan agar terciptanya kepastian hukum dalam penyelesaian tindakan maladminitasi di Indonesia dan terciptanya pelayanan publik yang baik dan berkualitas maka sangat perlu adanya aturan hukum yang jelas mengatur batasan mengenai jenis maladminitrasi yang dapat diselesaikan oleh PTUN atau Ombudsman. Kata Kunci : Maladministrasi, Pelayanan Publik, Peraturan Perundang-Undangan.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	PADOL
Date Deposited:	31 May 2022 07:16
Last Modified:	31 May 2022 07:16
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/34003

Actions (login required)

View Item