FORMULASI PERJANJIAN BAKU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PT.PLN

MUKHLIS, INDRA (2022) FORMULASI PERJANJIAN BAKU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PT.PLN. S2 thesis, kenotariatan.

	Text TESIS INDRA MUKHLIS P2B220024.docx Restricted to Repository staff only Download (542kB)
	Text ABSTRAK AN. INDRA MUKHLIS.docx Download (14kB)
	Image cover pak indra.jpeg Download (49kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (589kB)
	Text lembar persetujuan.pdf Download (502kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA INDRA MUKHLIS.docx Download (36kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang konsekuensi hukum dalam perjanjian baku (standar) antara PLN sebagai perusahaan penyedia pelayanan kepentingan umum dengan dengan konsumen. Kajian penelitian ini berfokus pada; Pertama, bagaimana problematika kelistrikan di Indonesia, Kedua bagaimana formulasi perjanjian baku dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen apabila PT.PLN sebagai perusahaan penyedia pelayanan kepentingan umum tidak memenuhi kewajibannya. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai hak-hak konsumen dan meningkatkan profesionalisme PLN sebagai perusahaan penyedia pelayanan kepentingan umum dalam melayani kepentingan-kepentingan konsumen. Manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis diharapkan dapat berkontribusi terhadap pekembangan hukum kenotariatan, terutama mengenai Formulasi Perjanjian Baku Dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen PT. PLN. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah Penelitian hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini didasarkan kepada bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelanggan listrik selaku konsumen di PT. PLN dalam hal kaitannya dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) yang dibuat oleh pihak PLN yang memuat hak dan kewajiban, belum dapat terlaksana sepenuhnya. Adapun terkait dengan penyelesaian sengketa antara PT. PLN dengan konsumen dimungkinkan bagi konsumen untuk menyelesaikan melalui jalur hukum non litigasi, yaitu melalui BPSK, dimana melalui BPSK lebih mudah, murah, cepat, dan sederhana, dalam hal ini BPSK berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa konsumen listrik. Kata Kunci: Hukum perjanjian, PLN, konsumen.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Mukhlis
Date Deposited:	13 Jun 2022 07:24
Last Modified:	13 Jun 2022 07:24
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/34563

Actions (login required)

View Item