IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DESA PEMATANG V SUKU, KECAMATAN MUARA TEMBESI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

futr30i, hesti (2022) IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DESA PEMATANG V SUKU, KECAMATAN MUARA TEMBESI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. S1 thesis, hukum.

	Text hesti cover_merged.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text hesti cover.pdf Download (382kB)
	Text Persetujuan .pdf Download (143kB)
	Text Pengesahan .pdf Download (141kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (57kB)
	Text SKRIPSI HESTI MENUJU FIX be (1)-13-35.pdf Download (289kB)
	Text SKRIPSI HESTI MENUJU FIX be (1)-75-77.pdf Download (60kB)
	Text SKRIPSI HESTI MENUJU FIX be (1)-78-80.pdf Download (184kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Pematang V Suku Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari dalam Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tugas dan kewenangan pemerintahan desa, serta untuk melihat partisipasi dan tingkat antusiasme masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Pematang V Suku Kecamatan Muara Tembesi.Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan lansung dilapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan mengenai kewenangan pemerintahan desa dalam Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa. Penelitian ini dilakukan di desa pematang V suku, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah aparat pemerintahan desa, dan masyarakat. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokument. Dalam pelaksanaan kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pelaksanaan kewenangan desa. Dalam pasal 18 disebutkan ada empat proses kewenangan desa yaitu penyelnggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, dalam proses pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa di desa Pematang V Suku Kecamatan Muara Tembesi sendiri masih banyak memiliki tantangan serta kedala.Dan hasil dari penelitian ini yaitu : Membahas mengenai Kewenangan Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Undang�Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintahan Desa, Pembangunan Infrastruktur

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ningsih
Date Deposited:	27 Jun 2022 06:38
Last Modified:	27 Jun 2022 06:38
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/34618

Actions (login required)

View Item