Restorative Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Melalui Upaya Diversi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia

Hasanah, Uswatun (2022) Restorative Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Melalui Upaya Diversi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text COVER.pdf Download (115kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (217kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (88kB)
	Text BAB V.pdf Download (90kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (232kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum dalam penyelesaian perkara anak secara diversi melalui pendekatan restoratif justice dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan melalui restoratif justice dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Adapun rumusan masalah penelitian ini:1) Bagaimanakah pengaturan hukum dalam penyelesaian perkara anak secara diversi melalui pendekatan restoratif justice dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia?; 2) Bagaimanakah penyelesaian kasus terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan melalui restoratif justice dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil akhir penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Pengaturan diversi melalui pendekatan restorative justice tidak diatur secara tegas dalam UU SPPA, khusunya dalam tindak pidana persetubuhan yang ancaman pidananya lebih dari tujuh tahun yang dilakukan oleh anak kepada anak sehingga anak sebagai korban tersebut hamil. Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA memberikan syarat melakukan diversi adalah diancam pidana dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini menimbulkan ketidakadilan maupun ketidakpastian hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. 2) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Kebijakan hukum pidana ke depan, prinsip restorative justice dalam proses penyelesaian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan adalah menjauhkan anak dari jalur hukum, membentuk suatu rasa keadilan pada kedua belah pihak, melindungi tumbuh kembang dan masa depan anak yang menjadi korban, membentuk rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, dan melindungi hak-hak anak. Kepada pembentuk undang-undang untuk segera merevisi UU SPPA dan PP 65/2015 mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dengan mengenyampingkan batas ancaman pidana yang dapat dilakukan diversi. Kata Kunci: Restorative Justice, Anak Sebagai Pelaku, Tindak Pidana Persetubuhan   ABSTRACT The purpose of this study is 1) To know and analyze the Legal Arrangements in Solving Children's Cases InVersion Through a Restorative Justice Approach In The Perspective of Legislation in Indonesia; 2) To to know and analyze the Settlement of Cases Against Children Who Commit Sexual Acts through Restorative Justice in the Perspective of Legislation in Indonesia. The formulation of the problem in this study 1) How are the legal arrangements in the settlement of child cases by diversion through a restorative justice approach in the perspective of legislation in Indonesia?; 2) How is the settlement of cases against children who commit the crime of sexual intercourse through restorative justice in the perspective of legislation in Indonesia?. This study uses a normative juridical research method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The final results show that: 1) The regulation of diversion through a restorative justice approach is not explicitly regulated in the SPPA Law, especially in the crime of sexual intercourse with a criminal penalty of more than seven years committed by a child to a child so that the child as a victim becomes pregnant. Article 7 Paragraph (2) of the SPPA Law provides that diversion is punishable by a sentence of under seven years and is not a repetition of a crime. this creates injustice and legal uncertainty for children in conflict with the law. 2) The juvenile criminal justice system must prioritize a restorative justice approach. The future criminal law policy of the principle of restorative justice in the process of resolving children as perpetrators of sexual intercourse is to keep children away from legal channels, form a sense of justice on both sides, protect the growth and development and future of children who become victims, form a sense of responsibility to children as perpetrators of crime. criminal intercourse, and protect children's rights. To the legislators to immediately revise Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Implementing Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Under the Age of 12 (twelve) years regarding criminal acts that can be committed diversion by setting aside the limits of criminal. Keywords: Restorative Justice, Children as Perpetrators, Crime of Sexual Intercourse

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Restorative Justice, Children as Perpetrators, Crime of Sexual Intercourse
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hasanah
Date Deposited:	27 Jun 2022 06:35
Last Modified:	27 Jun 2022 06:35
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/34619

Actions (login required)

View Item