HAK BERSERIKAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA DITINJAU DARI INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966 (ICCPR 1966)

Nur Prasatia, Muhammad Addin (2022) HAK BERSERIKAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA DITINJAU DARI INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966 (ICCPR 1966). S1 thesis, Ilmu Hukum.

[img] Text
Cover.pdf

Download (70kB)
[img] Text
Skripsi Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)
[img] Text
Halaman Persetujuan-Halaman Pengesahan.pdf

Download (170kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (368kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (487kB)
[img] Text
BAB KESIMPULAN.pdf

Download (167kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (532kB)

Abstract

ABSTRAK Hak Berserikat merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia sebagai suatu Hak Sipil Dan Politik yang eksistensi harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh setiap orang terutama pemerintah sebagai entitas berdaulat atas suatu wilayah di dunia. Indonesia sebagai negara hukum yang juga telah menyetujui dan meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights 1966 ke dalam suatu Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) memiliki suatu tanggungjawab hukum dan moriil menurut keikutsertaannya di dalam kovenan tersebut untuk menjunjung tinggi Hal Berserikat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia di wilayah kedaulatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum internasional dan hukum nasional mengenai Hak Berserikat menurut keberlakuannya di Indonesia serta untuk mengetahui implementasi negara di dalam melaksanakan hak berserikat di Indonesia ditinjau dari ICCPR 1966. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya terdapat salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Undang Undang Ormas yang memiliki substansi kontradiktif dengan International Covenant on Civil and Political Rights 1966 dan adanya disharmoni di dalam mengimplementasikan Hak Berserikat kepada beberapa organisasi kemasyarakatan di Indonesia seperti FPI, HTI, dan Ahmaddiyah dengan pembatasan-pembatasan yang dinilai bertentangan dengan aturan hukum internasional dan hukum nasional yang mengatur tentang perlindungan dan penegakan Hak Berserikat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Berserikat, International Covenant on Civil and Political Rights 1966

Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: PRASATIA
Date Deposited: 14 Jun 2022 01:39
Last Modified: 14 Jun 2022 01:39
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/34622

Actions (login required)

View Item View Item