Analisis Hukum Tentang Pemanggilan Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 76/PUU-XII/2014

Wahyu, Saputra (2022) Analisis Hukum Tentang Pemanggilan Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 76/PUU-XII/2014. S1 thesis, Universitas jambi.

	Text SKRIPSI FULL WAHYU SAPUTRA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER SKRIPSI.pdf Download (108kB)
	Text halaman persetujuan dan pengesahan.pdf Download (623kB)
	Text BAB I WAHYU.pdf Download (647kB)
	Text BAB IV WAHYU.pdf Download (147kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA WAHYU.pdf Download (370kB)

Abstract

Pengkajian mengenai mekanisme penindakan terhadap Anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi dipandang perlu didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu pertama bahwa lembaga DPR RI saat ini berada pada posisi tertinggi dalam daftar kasus korupsi. Kedua, upaya pemberantasan korupsi merupakan komitmen bersama yang harus menjadi prioritas. Berdasarkan hal tersebut penulis menarik dua rumusan masalah yaitu Bagaimana proses pemanggilan anggota DPR oleh parat penegak hukum setelah keluarnya putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 dan apakah efektif keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 terhadap proses pemanggilan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga diperoleh kesimpulan pasal 245 sebelum diajukan ke Mahkamah Konstitusi, saat pihak penegak hukum akan melakukann pemeriksaan terhadap anggota DPR harus mendapat izin tertulis itu artinya aparat penyidik akan mengalami kesulitan dan keputusan yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus mengantongi izin presiden ini tidak menjawab substansi permohonan perkara, karena Pasal 245 sebelum diajukan ke Mahkamah Kontsitusi memuat tentang izin pemeriksaan dari MKD. Sedangkan amar keputusan perkara tersebut memuat izin dari presiden. Kata Kunci : Analisis Hukum, DPR, Putusan Mahkamah Kontitusi

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Analisis Hukum, DPR, Putusan Mahkamah Kontitusi
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	SAPUTRA
Date Deposited:	15 Jun 2022 07:06
Last Modified:	15 Jun 2022 07:06
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/34690

Actions (login required)

View Item