POLITIK HUKUM PERIZINAN BIDANG KEHUTANAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Qurochman, taufik and Helmi, Helmi and Hartati, Hartati (2022) POLITIK HUKUM PERIZINAN BIDANG KEHUTANAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S2 thesis, Magister Ilmu Hukum.

	Text Cover Tesis.pdf Download (20kB)
	Text Pengesahan Tesis.pdf Download (21kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (22kB)
	Text BAB V-2.pdf Download (21kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (39kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1. Untuk menganalisis dan memahami arah pengaturan perizinan bidang kehutanan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Untuk menganalisis dan mengetahui arah politik hukum perizinan bidang kehutanan sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian di sini penulis menggunakan tipe yuridis normatif melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan sejarah. Politik hukum kehutanan memiliki pengaruh yang cukup besar, karena terkait dominasi dan pertaruhan antara ekonomi yang berorientasi pada kepentingan investasi dengan berkelanjutan tutupan Kawasan hutan dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, objek tanah ulayat dari masyarakat hukum adat terancam hilang, karena telah digantikan dengan investasi untuk kegiatan tambang, hutan produksi dan sawit. Kebijakan pembentukan hukum dalam sebuah UU Cipta Kerja di sektor lingkungan hidup dan kehutanan akan menentukan proyeksi atas pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang. Pengaturan hukum terkait perizinan dibidang kehutanan UU CK tidak mengatasi permasalahan-permasalahan pada pengelolaan hutan yang telah ada sebelumnya. Melainkan, ketentuan UU CK sangat berat pada eksploitasi sumber daya hutan yang dapat memperparah kenaikan emisi karbon seiring peningkatan investasi dalam pemanfaatan hutan. Hubungan antar instansi pemerintah dengan masyarakat dalam peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dapat dilihat dari Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Di satu sisi, perubahan ketentuan UU Kehutanan dalam UU CK diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan investasi karena menyederhanakan perizinan, memungkinkan multiusaha, dan memungkinkan masuknya investasi asing. Di sisi lain, perubahan ketentuan tersebut memberikan dampak negatif pada pengelolaan sumber daya alam karena menghilangkan afirmasi untuk mempertahankan hutan di suatu wilayah, mengafirmasi dan melanggengkan ketimpangan pemanfaatan hasil hutan antara masyarakat tradisional dan pengusaha besar, serta mempersulit masyarakat untuk mendapatkan hak kelola atas lahan dalam kawasan hutan

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Qurochman
Date Deposited:	15 Jun 2022 07:28
Last Modified:	14 Sep 2023 02:19
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/34814

Actions (login required)

View Item