PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

daniati, rima (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text SKRIPSI FULL TEXT. pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (835kB)
	Text COVER SKRIPSI. pdf.pdf Download (97kB)
	Text Lembar Persetujuan dan Pengesahan. Pdf.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK SKRIPSI (RIMADANIATI).pdf Download (91kB)
	Text BAB I SKRIPSI (RIMADANIATI).pdf Download (421kB)
	Text BAB IV SKRIPSI (RIMADANIATI).pdf Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI (RIMADANIATI).pdf Download (195kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana indonesia. 2) Untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban dari tindak pidana pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana indonesia. Adapun Perumusan Masalah: 1) Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pelaku Eksibisionisme dalam Hukum Pidana Indonesia? 2) Bagaimana Pertanggungjawaban dari Tindak Pidana Pelaku Eksibisonisme Menurut Hukum Pidana Indonesia? Metode Penelitian: Yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum. Pendekatan Penelitian: Yang digunakan adalah pendekatan konseptual (coceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian: 1) Pengaturan Tindak Pidana Pelaku Eksibisionisme dalam Hukum Pidana Indonesia merupakan kejahatan kesusilaan, sebagaimana telah diatur dalam KUHP BAB XIV tentang kejahatan kesusilaan Pasal 281 dan Pasal 36 juncto Pasal 10 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. 2) Kemampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 KUHP, namun dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan batasan-batasan keadaan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan termasuk tindak pidana eksibisionisme ini serta mengetahui dalam batasan manakah seseorang dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saran: 1) Pemerintah agar melakukan tinjauan kembali mengenai peraturan hukum untuk mengatur para pelaku eksibisionisme atau membuat aturan lebih khusus tentang eksibisionisme. 2) perlunya dibentuk penggolongan terhadap gangguan mental dan kejiwaan yang lebih spesifik berdasarkan ketentuan hukum indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas golongan jenis gangguan mental dan kejiwaan mana saja yang dapat termasuk kedalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dalam penerapannya didalam sebuah kasus tidak mengalami kekeliruan.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Rimadaniati
Date Deposited:	15 Jun 2022 07:23
Last Modified:	15 Jun 2022 07:23
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/34826

Actions (login required)

View Item