TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKOSONGAN KEKUASAAN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Rahmani, Muhammad (2022) TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKOSONGAN KEKUASAAN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. S1 thesis, Ilmu Hukum.

[img] Text
SKRIPSI FULL TEXT.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
COVER.pdf

Download (177kB)
[img] Text
HALAMAN PERSETUJUAN, HALAMAN PENESAHAN.pdf

Download (257kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (147kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (562kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (262kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (243kB)

Abstract

Penelitian ini berupaya mencari jalan keluar untuk mereformulasikan mekanisme penggantian Presiden dan Wakil Presiden akibat dari ikhwal kekosongan kekuasaan pemerintah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Perundang-Undangan sudah efektif dalam mengatasi kekosongan kekuasaan pemerintah, dan langkah antisipasi apa yang dapat dilakukan Indonesia dalam mengatasi kekosongan kekuasaan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan berfokus pada Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan, juga bersumber pada sumber-sumber ilmiah yang dapat mendukung argumentasi pada tulisan ini. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia belum efektif mengatasi kekosongan kekuasaan pemerintah, karena dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam ikhwal kekosongan kekuasaan pemerintah, ketentuan tersebut mencederai nilai kedaulatan rakyat pada ketentuan sebelumnya, yakni Pasal 1 Ayat (2), sehingga sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balances menjadi tidak tegas. Maka dari itu pemerintah perlu meniadakan atau mengubah ketentuan tersebut dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan, serta mempertimbangkan penerapan protokol keamanan penyintas dalam sistem pemerintahan eksekutif Republik Indonesia. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Kekosongan Kekuasaan Pemerintah, Kedaulatan Rakyat.

Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Rahmani
Date Deposited: 21 Jun 2022 06:28
Last Modified: 13 Aug 2025 07:53
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/34838

Actions (login required)

View Item View Item