MAKNA BERHADAPAN DENGAN NOTARIS PADA AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pratama, Yogha Octhanio (2022) MAKNA BERHADAPAN DENGAN NOTARIS PADA AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, Magister Kenotariatan.

	Text COVER.pdf Download (195kB)
	Text PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (726kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (557kB)
	Text BAB V.pdf Download (521kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (502kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis, mengetahui dan kemudian menjelaskan mengenai Konsep berhadapan dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik. Kemudian untuk menganalisis, mengetahui dan kemudian menjelaskan mengenai konsep berhadapan yang dapat diterapkan kedepan dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil Penelitian ini adalah Melalui berlakunya POJK No. 16 Tahun 2020 telah memberikan perluasan makna terhadap konsep berhadap khusus untuk pembuatan akta risalah rapat pada pelaksanaan ERUPS, Namun kedudukan POJK yang secara hierarki peraturan perundangundangan tidak serta merta dapat menggeser ketentuan didalam UUJN yang berstatus Undang-Undang dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sehingga ketentuan berhadapan secara fisik dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak dapat begitu saja dikesampingkan (masih berlaku), Hal ini dapat menimbulkan keraguraguan dikalangan Notaris dalam menyelanggarakan Tugas dan Kewenangannya, hal tersebut dikonfirmasi dengan perbedaan pendapat para ahli dalam memandang terkait perluasan makna “berhadapan dengan Notaris” di dalam UUJN, karena dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian dari produk akta risalah E-RUPS yang dibuatnya. Keberlakuan POJK tentang mekanisme penyelenggaraan E-RUPS yang tidak di iringi pembaharuan UUJN yang masih mengharuskan kehadiran fisik, Idealnya Pemerintah menentukan Mekanisme penyelenggaraan E-RUPS dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi peraturan pelaksana dari Pasal 77 ayat (1) juncto penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas dan melakukan pembaharuan terhadap UUJN sehingga dapat tercipta keharmonisasian dalam norma yang berlaku.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	PRATAMA
Date Deposited:	17 Jun 2022 03:32
Last Modified:	17 Jun 2022 03:32
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/34912

Actions (login required)

View Item