PENGATURAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Putra, Geraldo Muliawan (2022) PENGATURAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. S1 thesis, hukum.

	Text Skripsi full text.pdf Restricted to Repository staff only Download (855kB)
	Text Cover.pdf Download (152kB)
	Text Halaman Pengesahan.pdf Download (527kB)
	Text Abstrak.pdf Download (10kB)
	Text Bab I.pdf Download (46kB)
	Text Bab Kesimpulan.pdf Download (5kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (12kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 1)Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 2)Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi ke depannya Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan tujuan tersebut, maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan pasal 112 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 2)Bagaimana kebijakan formulasi pasal 112 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan perumusan masalah tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach)dan pendekatan kasus (Case Approach) yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisis dan mengkritisi penerapan pasal 112 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Pengaturan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih memiliki kelemahan yaitu adanya multitafsir terhadap Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 2)Masih adanya sanksi pidana penjara di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Rekomendasi dari penulis adalah1)Perlunya kehati-hatian bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikarenakan aturan pasal tersebut terdapat makna yang multitafsir dan 2)Perlunya diadakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya Pasal 112 dan Pasal 127 agar tidak terjadi multitafsir oleh penegak hukum dan terciptanya keadilan dan kemanfaatan hukum. Kata Kunci: Pengaturan, Penyalahgunaan Narkotika, Narkotika, Tindak Pidana

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PUTRA
Date Deposited:	17 Jun 2022 02:48
Last Modified:	17 Jun 2022 02:48
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/34935

Actions (login required)

View Item