KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DAN PENGGUNA JASA SEKS KOMERSIAL DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Oktofiyanti, Wulan (2022) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DAN PENGGUNA JASA SEKS KOMERSIAL DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. S1 thesis, Hukum.

	Text WULAN OKTOFIYANTI-B10018358-KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DAN PENGGUNA JASA SEKS KOMERSIAL DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA-.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER WULAN FIYANTI.pdf Download (24kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN WULAN OKTOFIYANTI.pdf Download (137kB)
	Text BAB I WULAN OKTOFIYANTI.pdf Download (345kB)
	Text BAB IV ATAU KESIMPULAN WULAN OKTOFIYANTI.pdf Download (160kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA WULAN OKTOFIYANTI.pdf Download (160kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai pelaku seks komersial dan pengguna jasa nya dalam KUHP di Indonesia, dan kebijakan hukum terhadap pelaku dan pengguna jasa seks komersial dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimanakah pengaturan terhadap pelaku dan pengguna jasa seks komersial dimasa sekarang? dan 2). Bagaimanakah kebijakan hukum terhadap pelaku dan pengguna jasa seks komersial dalam pembaharuan hukum pidana dimasa mendatang?. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah: 1). Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan pengguna jasa seks komersial merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan sama sekali dan KUHP belum mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai pelaku dan pengguna jasa seks komersial sebagai suatu tindak pidana. 2). Dikarenakan pasal di dalam KUHP belum secara khusus mengatur mengenai pelaku dan pengguna jasa seks komersial, maka diperlukan pembaharuan hukum pidana untuk mempertegas delik-delik dan klasifikasi mengenai pekerja dan pengguna jasa seks komersial . pembaharuan hukum pidana penting dilakukan untuk mewujudkan perundang-undangan yang lebih baik agar kedepannya dapat menanggulangi tindak pidana seks komersial. Pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan cara menambahkan pasal khusus yang mengatur mengenai perbuatan seks komersial bahwasanya orang yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan dilarang melakukan hubungan seksual. Pasal tersebut juga langsung dapat menjerat pengguna jasa seks komersial. Kata Kunci: Seks Komersial, Kebijakan Hukum Pidana

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	OKTOFIYANTI
Date Deposited:	17 Jun 2022 03:05
Last Modified:	17 Jun 2022 03:05
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/34997

Actions (login required)

View Item