Saputra, Ridanur (2022) Pengaturan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Global ditinjau dari hukum Transaksi Internasional. S1 thesis, Ilmu Hukum.
![]() |
Text
Skripsi-Ridanur-Saputra-abstrak.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB) |
![]() |
Text
Skripsi-Ridanur-Saputra-cover.pdf Download (184kB) |
![]() |
Text
Skripsi-Ridanur-Saputra.pdf Download (838kB) |
![]() |
Text
Skripsi-Ridanur-Saputra persetujuan.pdf Download (14kB) |
![]() |
Text
Skripsi-Ridanur-Saputra-bab 1.pdf Download (537kB) |
![]() |
Text
Skripsi-Ridanur-Saputra-bab 4.pdf Download (272kB) |
![]() |
Text
Skripsi-Ridanur-Saputra-daftar pustaka.pdf Download (377kB) |
Abstract
Eksistensi bitcoin sebagai mata uang digital dapat digunakan sebagai alat transaksi atau digunakan sebagai alat pembayaran dalam aktivitas Transaksi internasional. Namun hal yang menjadi hambatan bagi bitcoin adalah minimnya aturan yang secara langsung mengatur mengenai bitcoin, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bitcoin diperbolehkan apabila digunakan sebagai alat pembayaran menurut hukum transaksi internasional selain itu bagaimana pengaturan penggunaan bitcoin di Indonesia ataupun luar negeri. Adapun bentuk metode penelitian ini ialah penelitian normatif dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dikarenakan mata uang yang sah hanyalah rupiah hal ini merupakan aturan yang tercantum dalam Undang-undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang namun untuk digunakan sebagai alat pembayaran keluar negeri hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Mata Uang yang mana didalamnya terdapat aturan yang dapat menjadi suatu peluang bagi bitcoin untuk dapat digunakan dalam perdagangan luar Indonesia. Dalam United Nation Convention On Contract for the International sale of goods (CISG -Vienna 1998) yang didalamnya terdapat pasal yang dapat menjadi acuan bagi bitcoin untuk dapat digunakan dibawah kontrak perdagangan. Dari fenomena ini pemerintah harus membuat regulasi khusus yang membahas mengenai Bitcoin hal ini guna melindungi pengguna mata uang ini sendiri juga mengehindari penyalahgunaan mata uang ini untuk kejahatan tertentu baik di Indonesia maupun Internasional.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Depositing User: | SAPUTRA |
Date Deposited: | 21 Jun 2022 04:19 |
Last Modified: | 21 Jun 2022 04:19 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/35123 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |