KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

FARINE, FRESTY (2022) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN. S2 thesis, Magister Ilmu Hukum.

	Text Cover Tesis.pdf Download (118kB)
	Text Persetujuan dan Pengesahan.pdf Download (206kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (162kB)
	Text BAB V.pdf Download (111kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (171kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembatasan kantong belanja plastik dalam perspektif penegakan hukum lingkungan. 2. Untuk menganalisis kewajiban Pemerintah Daerah terhadap pembatasan kantong belanja plastik melalui instrumen hukum dan upaya terpadu pengelolaan plastik dalam perspektif penegakan hukum lingkungan. Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini diantaranya: 1. Bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dalam perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? 2. Bagaimana kewajiban Pemerintah Daerah terhadap pembatasan penggunaan kantong belanja plastik menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? Metode penelitian di sini penulis menggunakan tipe yuridis normatif melalui: pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan sejarah. Memahami kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki celah hukum pengelolaan plastik dan kantong belanja plastik dalam peraturan di level nasional. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hukum dibuat untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman. Hukum bersifat wajib untuk dipatuhi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, sedangkan fungsinya untuk untuk memelihara kepentingan umum dan menjadi ukuran antara hak dan kewajiban di masyarakat.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	FARINE
Date Deposited:	23 Jun 2022 03:52
Last Modified:	23 Jun 2022 03:52
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/35200

Actions (login required)

View Item