PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

retno aryanie, ricka (2022) PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. S1 thesis, ILMU HUKUM.

	Text Skripsi Ricka Retno (9).pdf Restricted to Repository staff only Download (909kB)
	Text cover RA.pdf Download (175kB)
	Text persetujuan.pdf Download (175kB)
	Text pengesahan.pdf Download (310kB)
	Text Abstrak (Ricka Retno .A).pdf Download (145kB)
	Text Bab I (Ricka Retno .A).pdf Download (468kB)
	Text Bab IV (Ricka Retno .A).pdf Download (156kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (395kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan tentang pemiskinan koruptor sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. 2) Bagaimana urgensi pengaturan tentang pemiskinan koruptor sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang�undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Hasil Penelitian ini adalah 1) Bahwa pengaturan korupsi yang ada sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia belum mampu mengatasi masalah korupsi, berdasarkan pengamatan perkembangan tindak pidana korupsi, intensitas dan frekuensi korupsi yang terjadi di Indonesia memperlihatkan kecendrungan peningkatan. 2) Belum ada aturan secara khusus tentang pemiskinan koruptor, umumnya para pelaku dikenakan sanksi yang tidak menjerakan, kemudian perlu pembaharuan hukum pidana pemiskinan koruptor karena sanksi sebelumnya tidak tegas dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Kesimpulan: Pengaturan pemiskinan koruptor berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi belum mempunyai landasan hukum yang jelas dan belum diatur secara khusus dalam penerapan sanksi pemiskinan koruptor sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Saran: Perlu adanya kebijakan hukum yaitu perumusan hukum pidana tentang pemiskinan koruptor, rumusan pengaturan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum, sehingga bisa menekan pertumbuhan korupsi di Indonesia.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ARYANIE
Date Deposited:	21 Jun 2022 03:49
Last Modified:	21 Jun 2022 03:49
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/35326

Actions (login required)

View Item