PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (STUDI KASUS DESA BUKIT BUNGKUL KECAMATAN RENAH PAMENANG KABUPATEN MERANGIN)

Shifa, Zita (2022) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (STUDI KASUS DESA BUKIT BUNGKUL KECAMATAN RENAH PAMENANG KABUPATEN MERANGIN). S1 thesis, Universitas Jambi.

[img] Text
revisi skripsi 8junii.docx
Restricted to Repository staff only

Download (611kB)
[img] Text
cover.pdf

Download (61kB)
[img] Text
persetujuan.pdf

Download (54kB)
[img] Text
TTD (7).pdf

Download (50kB)
[img] Text
abstrak.pdf

Download (45kB)
[img] Text
bab 1.pdf

Download (219kB)
[img] Text
bab 4.pdf

Download (47kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan untuk mengetahui dan menganaisis kendalakendala apa yang terdapat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Dengan tujuan diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini : 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 2) Apa saja faktor penyebab banyaknya tanah yang belum didaftarkan pada Desa Bukit Bungkul Kabupaten Merangin. Dengan permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yuridis emipiris dengan jenis penilitian sosiologis dan dapat mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarat. Hasil dari pembahasan : pelaksanaan pendaftaran tanah pada saat ini belum berjalan dengan baik, masyarakat masih banyak yang belum mendaftarkan tanahnya karena bebarapa faktor yaitu : faktor prosedur dan pesyaratan yang sulit contoh : pada masyarakat bukit bungkul masih belum mendaftarkan tanahnya karena adanya sengketa tanah antara masyarakat lokal dan masyarkat transmigrasi dan faktor biaya yang cukup mahal yang mengakibatkan masyarakat tidak mau mendaftarkan tanahnya. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 diharapkan, Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah terutama untuk masyarakat ekonomi menengah kebawa yang tanahnya belum terdaftar. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pendaftaran Tanah, Studi Kasus.

Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Pelaksanaan, Pendaftaran Tanah, Studi Kasus.
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: SHIFA
Date Deposited: 21 Jun 2022 03:32
Last Modified: 21 Jun 2022 03:32
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/35354

Actions (login required)

View Item View Item