pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi

putri ayu, sherina (2022) pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi. S1 thesis, ilmu hukum.

	Text SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover.pdf Download (115kB)
	Text pengesahan dan persetujuan.pdf Download (966kB)
	Text abstrak.pdf Download (91kB)
	Text skripsi bab 1.pdf Download (245kB)
	Text bab kesimpulan.pdf Download (93kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (220kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi di Indonesia dimana terdakwa dibebani untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, hal ini tentu sangat bertentangan dengan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP dan asas praduga tidak bersalah yang telah diakui internasional. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaturan tentang pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para ahli guna menunjang kualitas dari penelitian, adapun landasan teoretis dari penelitian ini yaitu bertumpu pada teori kepastian hukum dan teori pembuktian. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B masih terdapat problematika hukum dimana bertentangan dengan KUHAP dan asas praduga tak bersalah, meskipun merupakan tindak pidana khusus namun dianggap belum efektif dan adanya ketidaksinkronan dalam perumusannya. Diharapkan adanya sosialisasi hukum yang mendalam dan berkesinabungan mengenai sistem pembalikan beban pembuktian dan menjadi perhatian anggota legislasi pembuat Undang-Undang terhadap pro dan kontra guna menghindari dwi presepsi sehingga simtem pembalikan beban pembuktian memiliki langkah-langkah hukum yang lebih jelas dan terarah.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	AYU
Date Deposited:	21 Jun 2022 06:38
Last Modified:	21 Jun 2022 06:38
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/35408

Actions (login required)

View Item