KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANGDASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

NETRA, PRENGKI (2022) KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANGDASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. S2 thesis, MAGISTER ILMU HUKUM.

	Text cover tesis prengki (pdf.io).pdf Download (44kB)
	Text persetujuan.pdf Download (562kB)
	Text pengsahan.pdf Download (702kB)
	Text BAB V DAN KESIMPULAN-dikonversi.pdf Download (31kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (93kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan, tugas dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan Peraturan perundang-undang. Kedudukan MPR RI dalam sebelum amandemen UUD 1945 adalah sebagai lembaga Tertinggi Negara sedangkan kedudukan MPR RI setelah amandemen UUD 1945 sebagai Lembaga Negara seperti Lembaga Tinggi Negara yang diatur dalam UUD 1945. MPR RI menjadi Lembaga Tertinggi Negara jika dilihat dari kewenangannya mengubah Undang-Undang Dasar, melantik dan memberhentikan presiden dalam masa jabatan, dan hierarki UUD NRI 1945 dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan. Tugas dan kewenangan MPR RI tidak memiliki kewenangan memilih presiden, namun masih memiliki kewenangan melantik presiden dan wakil presiden. dalam melantik presiden dan wakil presiden perlu dilakukan ketetapan MPR RI, sedangkan MPR RI tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan ketetapan. Berkenaan dengan GBHN yang berubah nama saja menjadi Rencana Pembanguan Nasional yang kemudian kewenangan ini beralih kepada presiden dan DPR dalam merumuskannya, menjadi persoalan mengenai pengawasannya. Seharusnya MPR RI lah yang merumuskan, presiden menjalankan, serta dilakukan pengawasan oleh MPR RI sebagai lembaga yang merumuskan. Jika presiden yang membuat RPN, dijalankan oleh oleh presiden, saat terjadi penimpangan tentu tidak ada yang mengawasinya, karena tidak ada lembaga lain yang memiliki kewenangan. Makanya perlu Ketetapan MPR dalam mengangkat dan melantik presiden untuk mengawal pembangunan jangka 5 tahun tersebut. Kata Kunci: Kedudukan, MPR RI, UUD 1945, Kelembagaan Negara POSITIONOF THE PEOPLE’S ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BY CONSTITUTION STATE BASIC OF INDONESIA YEAR 1945 ABSTRACT This study aims to determine and analyze the position, duties and authorities of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This thesis uses a normative juridical research type with a conceptual approach, a historical approach and a statutory approach. The position of the MPR RI before the amendment of the 1945 Constitution was as the highest state institution. The position of the MPR RI after the amendment of the 1945 Constitution was as a State Institution such as the State High Institution regulated in the 1945 Constitution. and dismissing the president during his term of office, and the hierarchy of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations. Duties and authorities The MPR RI does not have the authority to elect the president, but still has the authority to inaugurate the president and vice president. In inaugurating the president and vice president, it is necessary to make decisions from the MPR RI, while the MPR RI does not have the authority to make stipulations. With regard to the GBHN which changed its name to the National Development Plan, which then turned to the president and the DPR in formulating it, there was a problem regarding its supervision. The MPR RI should have formulated it, the president implemented it, and carried out supervision by the MPR RI as the institution that formulated it. If the president makes the RPN, it is run by the president, when there is a deviation, of course no one will supervise it, because no other institution has the authority. An MPR Decree is needed to appoint and inaugurate the president to oversee the construction of the 5-year period. Keyword: position, MPR RI, UUD 1945,

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	NETRA
Date Deposited:	21 Jun 2022 07:15
Last Modified:	21 Jun 2022 07:15
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/35438

Actions (login required)

View Item