MANAJEMEN PERKANTORAN SEBAGAI PENUNJANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS DI KOTA PALEMBANG

Oktarina, Sri (2022) MANAJEMEN PERKANTORAN SEBAGAI PENUNJANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS DI KOTA PALEMBANG. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text Tesis Sri Oktarina Full BAB revisi 1-2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover tesis nina.pdf Download (17kB)
	Text CamScanner 06-21-2022 15.41.pdf Download (311kB)
	Text abstract.pdf Download (154kB)
	Text daftar isi sri okarina.pdf Download (161kB)
	Text bab 1.pdf Download (648kB)
	Text bab v.pdf Download (165kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (286kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa manajemen perkantoran Notaris. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan manajemen perkantoran Notaris di Kota Palembang? 2) Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah terhadap pemeriksaan manajemen perkantoran Notaris Kota Palembang?. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode deskritif analitis, dengan menggunakan teori teori kewenangan, teori tanggung jawab, teori kepastian hukum, teori penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen perkantoran pada kantor Notaris terdiri dari perencanaan, pengorganisasia, pengarahaan dan pengawasaan. Notaris harus memperhatikan dan perlu menerapkan manajemen kantornya dengan baik dalam keempat fungsi tersebut agar terarah dan berjalan efektif dan efisien. Notaris di Palembang dalam melaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan pelayanannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Tetapi dalam hal pengorganisasiannya masih terdapat yang belum maksimal yaitu dalam pengorganisasian akta dimana tidak adanya atau tidak diisinya buku daftar protes, karena terbatasnya yang dapat digunakan ketika pembacaan dan penandatangan akta dan penyimpanan akta yang belum tertaata dengan baik. Kemudian Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dalam melaksanakan pengawasan manajemen perkantoran Notaris berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang tentang Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris, dan melakukan pemeriksaan rutin minimal satu tahun sekali. Notaris yang lalai maka MPD memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Notaris yang bersangkutan untuk segera memperbaiki dan melaporkan perbaikannya kepada MPD. Disamping itu, MPD bersifat terbuka kepada setiap Notaris yang ingin bertanya terutama para Notaris baru yang memiliki kesulitan dalam mengelola admnitrasi di kantornya. Hal tersebut dilakukan untuk meminilisir pelanggaran Notaris di kemudian hari. Setelah pemeriksaan, dinilai belum sepenuhnya efektif karena sulitnya berkumpul antara sesama anggota MPD untuk menyusun laporan dan terdapat Notaris yang tidak menjalankan saran yang diberikan MPD. Kata kunci: Manajemen Perkantoran, dan Notaris.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	OKTARINA
Date Deposited:	22 Jun 2022 03:02
Last Modified:	22 Jun 2022 03:02
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/35488

Actions (login required)

View Item