Pertanggungjawaban pidana pelayanan kesehatan tradisional dalamnundang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Amelia, Cici (2022) Pertanggungjawaban pidana pelayanan kesehatan tradisional dalamnundang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. S1 thesis, Pidana.

[img] Text
SKRIPSI CICI AMELIA FIX.doc
Restricted to Repository staff only

Download (363kB)
[img] Text
Cover.pdf

Download (20kB)
[img] Text
Pengesahan cici.pdf

Download (735kB)
[img] Text
Persetujuan cici.pdf

Download (544kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (149kB)
[img] Text
Abstrak english.pdf

Download (148kB)
[img] Text
BAB I FIX.pdf

Download (4MB)
[img] Text
BAB IV FIX.pdf

Download (294kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (511kB)

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah: 1)Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perbuatan pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. 2)Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Permasalahan dalam penelitian adalah: 1)Bagaimana bentuk perbuatan pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. 2)Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Metode penelitian yang digunakan: metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian adalah: 1)Bentuk perbuatan pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah perbuatan dalam bentuk menawarkan sesuatu janji yang belum pasti dan menawarkan jasa dengan pernyataan tidak benar mengenai bahaya penggunaan jasa, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan adalah perbuatan penggunaan alat dan teknologi yang tidak berizin. 2)Sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional yang mengakibatkan kerugian bagi pasien hanya apabila pengobatan yang dilakukan sepenuhnya memenuhi unsur dalam ketentuan pidana yang mengaturnya yang dilihat berdasarkan unsur objektif yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang pidana (actus reus) dan unsur subjektif yaitu sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana (mens rea) berupa kesalahan karena kesengajaan atau kealpaan. Saran dari hasil penelitian: 1)Mengharapkan adanya suatu pembaharuan hukum pidana untuk dapat membuat aturan mengenai tindakan pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional karena peraturan yang ada tidak dapat sepenuhnya menjangkau perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien oleh pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional. 2)Mengharapkan agar penegak hukum khususnya kepolisian dapat melakukan tindakan secara profesional dan tanggap terhadap laporan masyarakat menganai adanya tindak pelaku usaha kesehatan tradisional yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.

Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: AMELIA
Date Deposited: 22 Jun 2022 06:59
Last Modified: 22 Jun 2022 06:59
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/35567

Actions (login required)

View Item View Item