Habibillah, Fadjri (0022) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020. S1 thesis, Ilmu Hukum.
Text
SKRIPSI Lengkap Fadjri Habibillah.pdf Restricted to Repository staff only Download (508kB) |
|
Text
Cover.pdf Download (72kB) |
|
Text
Lembar Pengesahan dan Persetujuan.pdf Download (82kB) |
|
Text
Abstrak.pdf Download (33kB) |
|
Text
Bab 1.pdf Download (202kB) |
|
Text
Bab IV Penutup.pdf Download (33kB) |
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (106kB) |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya pemungutan suara ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020; 2) Mengetahui dan menganalisis pertimbangan untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020. Tipe penelitian. Dalam penelitian penulisan menggunakan tipe penulisan Yuridis Empiris atau penelitian ilmu hukum normative, yang berkaitan dengan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian. 1) Penyebab Utama Terjadinya Pemungutan Suara Ulang Provinsi Jambi tahun 2020: a) Membuka kotak suara yang didalamnya terdapat berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak berdasarkan aturan perundang-undangan; b) Pemberian tanda khusus pada surat suara berupa tanda tangan atau alamat pemilih pada surat suara yang digunakan oleh pemilih atas permintaan KPPS; c) KPPS sengaja/tidak sengaja merusak lebih dari satu kali surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga menyebabkan surat suara tidak sah; d) Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan tidak memiliki KTP elektronik. 2) Pertimbangan Untuk Dapat Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Provinsi Jambi Tahun 2020. Berbekal keyakinan dari hasil alat bukti. Bagi KPPS yang berkeyakinan bahwa hanya pemilih pemegang A5 lah yang bisa dilayani, mereka dapat menyampaikan argumen untuk menolak pemilih tersebut. Namun, di beberapa TPS, adu argumen antara calon pemilih ber KTP Elektronik luar daerah dengan KPPS dan Pengawas TPS, menggoyahkan keyakinan KPPS dan berakhir dengan diperbolehkannya pemilih tersebut menggunakan hak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubenur Kasus lain yang serupa terjadi di beberapa TPS di mana KPPS mempersilakan warga yang sudah tinggal sangat lama di wilayah tersebut, namun masih ber KTP Elektronik di Kabupaten lain, juga diperkenankan untuk memilih tanpa mengurus pindah memilih. Saran : Petugas yang terlibat dalam pemilihan umum harusnya mempunyai Sumber daya yang handal dan mempunyai integritas yang tinggi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan menghindari adanya data pemilih yang ganda. Kata Kunci: Pelaksanaan, pemungutan, suara, ulang
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | HABIBILLAH |
Date Deposited: | 23 Jun 2022 03:28 |
Last Modified: | 23 Jun 2022 03:28 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/35578 |
Actions (login required)
View Item |