STUDI KOMPARATIF KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASARNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Prasetya, Gemmy Anugerah (2022) STUDI KOMPARATIF KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASARNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. S1 thesis, Hukum tata negara.

	Text halaman pengesahan.pdf Download (155kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (453kB)
	Text cover.pdf Download (176kB)
	Text bab 1.pdf Download (569kB)
	Text BAB IV.pdf Download (155kB)
	Text SKRIPSI GEMMY ANUGERAH PRASETYA JILID KERAS.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai kewanagan Presiden dalam mengangkat Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tahapan mekanisme pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum yang berhubungan dengan permasalahan pengaturan kewenangan Presiden dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan aturan mengenai mekanisme pengankatan Kepala kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bedasarkan hasil pembahasan, bahwa setelah bergulirnya masa order baru dan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Presiden harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu sebagai cerminan dari sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem pemerintahan Presidensil dengan prinsip check and balances. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak terdapat aturan mengenai bagaimana calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang telah mendapat persetujuan DPR tetapi tidak ditetapkan oleh Presiden. Adapun mekanisme yang seharusnya, bahwa calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang telah melakukan fit and poper test dan telah mendapat persetujuan dari DPR haruslah dilantik/ditetapkan oleh Presiden. Kata kunci: Kewenangan Presiden, mengangkat Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General) L Education > LB Theory and practice of education
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Prasetya
Date Deposited:	24 Jun 2022 07:42
Last Modified:	24 Jun 2022 07:42
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/35674

Actions (login required)

View Item